Kritik BUMN Karya yang Sering Merugi, Ganjar: "Hayoo" yang Main di Situ Siapa...

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menyinggung soal tata kelola (governance) yang dijalankan BUMN Karya. Ia menilai, tata kelola perusahaan karya pelat merah tidak berjalan dengan baik sehingga membebani keuangan negara.

Ganjar merujuk pada tingkat internal rate of return (IRR) atau balik modal yang rendah dari sejumlah pembangunan infrastruktur yang digarap BUMN Karya.

Di sisi lain, BUMN Karya juga dinilai membebani keuangan negara karena seringkali mendapatkan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Baca juga: Tiga Petinggi BUMN Mundur Usai Gabung TKN Prabowo-Gibran

"Ya gimana, tidak governance (tata kelola tidak baik) kok, betul enggak? Hayoo yang main di situ siapa aja, hayoo? Yang udah bangkrut berapa BUMN? Enggak governance kok," ujarnya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Ia menuturkan, jika memiliki tata kelola yang baik maka penghitungan nilai suatu proyek akan jelas dan terukur. Tata kelola yang baik itu pun akan membuat BUMN Karya tidak merugi karena menggarap suatu proyek.

"Maka sebenarnya perlu prudent (hati-hati). Tapi ketahuilah, saya pernah jadi legislatif pernah jadi eksekutif, maka seringkali seen is believing, yang kita buat itu akan ditonton itu berhasil," ujarnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, banyak perusahaan pelat merah yang pada akhirnya bangkrut karena tata kelola yang tidak optimal. Menurutnya, banyak proyek yang dikerjakan dengan tidak efisien atau inefisiensi.

Ia mencontohkan, seperti pada salah satu kasus yang pernah dihadapinya. Ketika ada sebuah proyek pertambangan di wilayah Jawa Tengah diketahui bahwa galian C-nya ilegal, sehingga dia menolak proyek tersebut.

"Sudah ada berapa perusahaan BUMN bangkrut, yang karya-karya karena ngurus ini? Banyak, inefisiensi kok kuncinya," kata Ganjar.

"Saya berdebat panjang sekali karena ketika mau membangun itu semua dipegang mereka. Galian C-nya ilegal, maaf, silakan googling 'Ganjar enggak mau soal galian C ilegal'. Kualitasnya begitu yang main saya titip itu titip ini, dengan segala hormat saya sampaikan secara terbuka," lanjutnya.

Menurut Ganjar, solusi untuk mengatasi tata kelola yang tidak baik dan inefisiensi adalah integritas. Tata kelola yang baik akan tercapai jika pelaksana proyek maupun pemerintahnya memiliki integritas.

Baca juga: Wamen BUMN: Merger Citilink-Pelita Air Tunggu Garuda Indonesia Sehat

"Kita harus punya integritas, kita harus bersih, kita harus anti korupsi agar itu tidak terjadi. Kalau kemudian dipaksakan dan kapasitasnya enggak ada, masa iya sih BUMN kita sudah ngerti tidak feasible masih dilakukan?," tegas dia.

Ia pun menekankan, bahwa dalam menggarap suatu proyek perlu dilandasi tata kelola yang baik, termask pula dari sisi investasi. Jika ada investasi yang masuk untuk menggarap suatu proyek baik melibatkan swasta maupun BUMN, maka perlu penghitungan yang matang.

Sehingga, sejak proyek mulai digarap maka sudah diketahui tingkat IRR-nya dan sesuai dengan rencana hingga proyek selesai dikerjakan. Maka, pada akhirnya negara tidak melulu menyuntikan modal ke BUMN Karya.

"Ini yang saya maksud sebagai sesuatu yang prudent, kita enggak boleh ugal-ugalan, untuk itu bisa kita kerjakan. Maka, nanti tidak ada alasan akhirnya kembali lagi, kan jatuhnya safety net-nya kembali ke siapa? Ke BUMN, 'eh ke APBN aja', disuntik terus, disuntik terus, gitu kan," pungkas Ganjar.

Baca juga: Aset BUMN Tembus Rp 10.101 Triliun, Lampaui Temasek Singapura