Serahkan DIPA Terakhir Kabinet Jokowi, Sri Mulyani Harap Segera Terlaksana Awal 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2024 kepada seluruh pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda).

Penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD ini sekaligus merupakan yang terakhir pada era pemerintahan Jokowi.

Sri Mulyani pun berharap kementerian/lembaga dan pemda bisa segera menindaklanjutinya sehingga program-program berjalan sejak awal tahun.

Baca juga: Curhat Kepala Otorita IKN ke Komisi XI DPR: Kami Anggaran Sudah Punya tapi DIPA Belum

YouTube Kementerian Keuangan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat (3/11/2023).

"Kami mengharapkan segera dapat ditindaklanjuti sehingga APBN 2024 dapat terlaksana segera pada awal tahun, dan masyarakat serta perekonomian langsung dapat merasakan manfaatnya," ujarnya dalam acara penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD Tahun Anggaran 2024, Rabu (29/11/2023).

Ia menuturkan, kualitas belanja, sinergi serta harmonisasi kebijakan antara APBN dan APBD merupakan antisipasi dari ketidakpastian yang masih akan terus muncul melalui alokasi automatic adjustment.

Sri Mulyani pun meminta maaf karena dalam DIPA terakhir Kabinet Indonesia Maju ini, tidak seluruh permintaan dan kebutuhan anggaran kementerian/lembaga dan pemda bisa terakomodir dalam APBN 2024.

"Kami juga menyampaikan permohonan maaf, karena ini adalah penyerahan DIPA terakhir bagi kabinet ini, bahwa tidak seluruh permintaan dan kebutuhan anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah selalu dapat kami penuhi dalam APBN," paparnya.

Baca juga: Pede Defisit APBN di Bawah 2,3 Persen, Kemenkeu: Terlihat Semakin Nyata...

Menurut Bendahara Negara itu, Kementerian Keuangan telah berupaya maksimal memenuhi seluruh program-program prioritas pembangunan nasional dalam APBN 2024.

Program-program itu berkaitan dengan perlindungan masyarakat kelompok rentan, pemulihan ekonomi, transformasi membangun seluruh pelosok daerah, dan peningkatan pertahanan dan keamanan.