Dampingi Jokowi, Sri Mulyani Serahkan DIPA dan TKD APBN 2024 secara Digital

KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendampingi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 secara digital kepada kepala daerah dan kepala kementerian/lembaga (K/L) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

DIPA K/L dan daftar alokasi TKD merupakan dokumen penting dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dokumen ini menjadi pedoman bagi para menteri atau pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menuturkan, proses penyusunan hingga penetapan APBN 2024 berlangsung dengan relatif lancar dan tepat waktu, terutama di tengah kondisi perekonomian yang semakin membaik.

Keberhasilan tersebut tak lepas dari dukungan berbagai pihak, khususnya dari pihak legislatif.

Baca juga: Benarkah Gedung Dewan Legislatif Palestina di Gaza Diledakkan?

“APBN disusun secara optimal untuk memenuhi berbagai program prioritas pembangunan nasional. Hal ini mencakup perlindungan terhadap rakyat dan kelompok rentan, pemulihan ekonomi, dorongan untuk transformasi, pembangunan di seluruh pelosok daerah, serta peningkatan dalam bidang pertahanan dan keamanan,” kata Sri Mulyani dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (1/12/2023).

Menurutnya, upaya tersebut dilakukan dengan tetap menjaga APBN sebagai instrumen yang harus dijaga kesehatan, keberlanjutan, dan kredibilitasnya.

Dengan demikian, kebijakan fiskal APBN dapat terus memberikan manfaat, efektif dalam menjaga perekonomian, dan melindungi rakyat Indonesia.

Lebih jauh, Sri Mulyani menjelaskan bahwa Kemenkeu telah melakukan terobosan dengan mengadopsi digitalisasi dokumen penganggaran.

Baca juga: Transformasi Digitalisasi di Persimpangan

Inisiatif tersebut dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dengan mendukung upaya mengurangi penggunaan kertas dan mempercepat proses administratif.

“Kami ingin melaporkan (bahwa) penyerahan DIPA (kali ini) dilakukan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk APBN 2024, proses ini dilakukan secara digital, dimulai dari penetapan anggaran hingga penandatanganan DIPA, semuanya dilakukan secara elektronik,” ucap Sri Mulyani.

Sebelumnya, lanjut dia, terdapat 12 tahap dalam proses penetapan anggaran yang cukup rumit. Namun, saat ini hanya ada empat tahap yang semuanya dilakukan melalui aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Begitu pula, tanda tangan DIPA secara elektronik juga akan langsung mendapatkan sertifikasi.

Baca juga: Cak Imin Janji Kembalikan Wewenang Sertifikasi Halal ke MUI

Dana APBN 2024 akan disalurkan sebesar Rp 3.325,1 triliun

DOK. Humas Kemenkeu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 secara digital kepada kepala daerah dan kepala kementerian/lembaga (K/L) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Sri Mulyani juga menyampaikan, dana APBN 2024 yang akan disalurkan adalah sebesar Rp 3.325,1 triliun. Dana ini ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus pemerintah.

Ia mengungkapkan, APBN 2024 akan digunakan untuk menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, mendukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN), dan untuk memperkuat pertahanan negara.

“Belanja pemerintah pusat akan diarahkan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang akan memakan memakan cukup besar alokasi anggaran APBN," ujar Sri Mulyani.

Selain itu, belanja pemerintah juga akan mendukung pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan memberikan dukungan untuk pemilihan kepala daerah (pilkada).

Baca juga: Resmikan Kantor Baru DPW, Cak Imin Ingin PKB Menangkan Pilkada di Riau

Prioritas belanja pemerintah juga akan difokuskan untuk memperkuat ketahanan dan keamanan Indonesia, terutama untuk guru dan tenaga kesehatan.

“Juga untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah, mendukung operasional sekolah, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan, serta menangani kemiskinan ekstrem dan stunting,” jelas Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani memaparkan bahwa Indonesia berhasil keluar dari pandemi Covid-19.

Meskipun dihadapkan dengan gejolak ekonomi global, termasuk situasi geopolitik dan inflasi, perekonomian Indonesia mampu tumbuh sebesar 5 persen selama delapan kuartal.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir 2023 tetap stabil, bahkan produk domestik bruto (PDB) diperkirakan masih tumbuh di atas 5 persen.

Baca juga: PDB AS Tumbuh 5,2 Persen pada Kuartal III-2023

Sri Mulyani berharap agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga di atas 5 persen sepanjang 2023, dengan target mencapai 5,04 persen.

Untuk mencapai hal tersebut, kata dia, Kemenkeu telah menyiapkan berbagai paket, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah (DTP), penambahan bantuan sosial (bansos) berupa beras dan bantuan langsung tunai (BLT).

"Saya harap perekonomian Indonesia tetap akan terjaga di angka 5,04 persen (sepanjang 2023). Sebab kalau tidak terjaga, (pertumbuhan ekonomi) kuartal III di angka 4,94 persen dan tanpa dukungan kuartal IV, bisa saja pertumbuhan ekonomi turun ke angka 4,99 persen di 2023," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menyatakan bahwa defisit APBN 2024 telah ditetapkan sebesar 2,29 persen dari PDB atau setara dengan Rp 522,8 triliun.

Baca juga: Pede Defisit APBN di Bawah 2,3 Persen, Kemenkeu: Terlihat Semakin Nyata...

Ia menegaskan komitmen Kemenkeu untuk menjaga pembiayaan defisit APBN tersebut, mengingat suku bunga yang masih tinggi sehingga memengaruhi nilai tukar rupiah