Curhat Pejabat Kemendag Sebagian Anggarannya Diblokir Sri Mulyani

KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) berharap kebijakan automatic adjustment yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dapat dicabut pada pertengahan 2024 untuk menggenjot kinerja ekspor Indonesia.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Didi Sumedi mengatakan, Kemendag telah membuat perencanaan anggaran untuk program-program yang dijalankan pada 2024.

Namun, karena ada automatic adjustment, Kementerian harus memilah mana yang menjadi rencana prioritas.

"Kami sudah merancang anggaran di 2023, sekarang kan ada automatic adjustment dan lain-lain, itu yang terkena. Tapi mudah-mudahan bisa dibuka lagi di pertengahan tahun," ujar Didi ditemui di Semarang, dikutip dari Antara, Selasa (20/2/2024).

Baca juga: Lima Bulan Berlalu, TikTok Shop Masih Langgar Aturan

Didi menyampaikan, kebijakan automatic adjustment secara tidak langsung memberikan efek pada rancangan kerja Kemendag, salah satunya adalah dalam memaksimalkan ekspansi perdagangan luar negeri.

Anggaran Kementerian tersebut bisa digunakan untuk mempromosikan produk-produk Indonesia melalui perwakilan dagang di tiap negara.

"Effort untuk bisa terus eksis, kita memasarkan produk-produk di luar negeri, kan kita harus ikut pameran, misi dagang, kegiatan yang memberikan kesempatan kita untuk terus memasarkan produk Indonesia," ucap Didi.

Kebijakan automatic adjustment merupakan mekanisme pencadangan belanja kementerian dan lembaga yang diblokir sementara pada pagu belanja.

Kebijakan ini dilakukan sebagai usaha untuk memitigasi risiko agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu menahan gejolak ekonomi.

Baca juga: Kemendag Prediksi Harga Cabai Kembali Terkendali di Bulan Ramadhan

Kementerian dan lembaga diminta untuk memblokir sebagian dari anggaran yang belum menjadi prioritas pada awal 2024. Dengan demikian, kementerian/lembaga diarahkan untuk memprioritaskan belanja yang benar-benar penting.

Anggaran yang menjadi prioritas untuk diblokir sementara seperti honor hingga belanja barang operasional. Namun, apabila terdapat kebutuhan yang prioritas, kementerian/lembaga dapat mengajukan usul relaksasi automatic adjustment pada Semester II/2024.