Prabowo Usul BUMN Dilarang Bisnis Hotel, Ini Tanggapan Erick Thohir

KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Calon Presiden Prabowo Subianto terkait rasionalisasi dan privatisasi BUMN yang tidak memiliki peran strategis, termasuk hotel-hotel BUMN.

Erick mengatakan bahwa Kementerian BUMN di bawah kepemimpinannya sejauh ini telah berhasil memangkas jumlah BUMN dari semula 142 menjadi 41 perusahaan. Hal ini sejalan dengan peta jalan atau roadmap Kementerian BUMN 2024-2034.

“Sangat mendukung dan teman-teman media juga tahu bahwa dalam peta jalan 2024-2034, kalau bisa BUMN itu berjumlah 30-an. Sekarang (jumlah perusahaan BUMN) bisa menjadi 41 perusahaan pun baru tahun ini,” kata Erick di acara Mandiri Investment Forum, di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (6/3/2024).

Erick juga menyatakan mendukung pernyataan Prabowo terkait keberadaan hotel-hotel BUMN yang dianggap tidak strategis.

Baca juga: Prabowo Minta Saran untuk Pilih Dirjen Pajak, Erick Thohir Mengaku Kaget

Ia mengatakan dulunya setiap BUMN memang memiliki hotel, tetapi kini sudah dikonsolidasikan di bawah satu payung, yakni PT Hotel Indonesia Natour (HIN).

“Jadi apakah itu (hotel BUMN) perlu? Menurut saya itu bukan hal yang signifikan,” ujarnya pula.

Menurutnya, ada tiga hal penting yang harus dijalankan oleh BUMN. Pertama, BUMN harus menjadi korporasi yang sehat, dan ini penting karena BUMN merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara melalui pajak, dividen, dan lain sebagainya.

Kedua, BUMN harus berperan dalam pembangunan ekonomi dengan berinvestasi di sektor-sektor strategis dan menciptakan lapangan kerja. Ketiga, BUMN harus mendukung ekonomi kerakyatan.

Saat menjadi pembicara kunci dalam Mandiri Investment Forum, Selasa, Prabowo mengatakan bahwa hotel-hotel BUMN tidak diperlukan karena dianggap tidak strategis.

“Kita tidak perlu hotel BUMN. Menurut Anda, bagaimana Pak Erick? Tapi saya minta nasihat Anda,” kata Prabowo lagi.

Baca juga: Prabowo Minta Erick Thohir-Chatib Basri Rekomendasikan Nama untuk Dirjen Pajak