JK Waswas APBN Jebol gara-gara Program Makan Siang Gratis

KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyinggung soal kemampuan APBN untuk membiayai program makan siang gratis yang dijanjikan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan pasangannya, Gibran Rakabuming Raka.

JK bilang, APBN saat ini sudah ngos-ngosan membiayai pengeluaran rutin negara. Terlebih lagi, cicilan utang pemerintah plus bunga yang harus dibayar juga terus mengalami lonjakan.

"Kita menghadapi tantangan, kita banyak utang lebih Rp 8.000 triliun, utang BUMN kurang lebih Rp 3.000-Rp 4.000 triliun. Jadi Rp 11.000-Rp 12.000 triliun. Bunganya saja, cicilannya kira-kira Rp 6.000 triliun," ujar JK dalam acara Election Talks #4 di kampus FISIP UI, Depok, yang disiarkan secara live streaming dikutip pada Sabtu (9/3/2024).

Dengan ruang fiskal yang sudah menyempit karena terbebani cicilan utang dan beban bunga, APBN juga harus membiayai berbagai macam subsidi.

Baca juga: Rencana Prabowo, Bikin Bensin dari Singkong, Ubah Sawit Jadi Solar

"Mana lagi subsidi BBM, subsidi listrik, belum lagi bansos yang Rp 500 triliun, belum lagi makan siang Rp 400 triliun, belum lagi untuk pendidikan 20 persen. Kalau ditotal ini bisa Rp 4.000 triliun," beber JK.

Dia berujar, pendapatan negara yang ada saat ini belum bisa mengakomodir pengeluaran-pengeluaran tersebut. Karena selalu defisit, otomatis kekurangannya ditambal dengan penerbitan utang baru.

Utang pemerintah pun diperkirakan akan kembali mengalami lonjakan bila ada program yang butuh anggaran fantastis, selama pemerintah belum bisa memperluas penerimaan negara.

"Pendapatan negara cuma Rp 2.800 triliun. Kita defisit Rp 2.000 triliun. Siapa yang bayar itu? Ya kita semuanya bersama-sama. Kalau tidak diselesaikan maka bagaimana menghadapinya," ucap JK.

Baca juga: Prabowo Berencana Stop Impor BBM, Mau Sulap Singkong Jadi Bensin

"Pemerintah yang akan datang harus punya keberanian. Kalau dia kacau pemerintahan yang akan datang, maka semuanya akan kena. Jadi semuanya akan sulit," sambung JK.

Wanti-wanti Bank Dunia

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menilai Program Makan Siang Gratis perlu direncanakan dengan matang, khususnya pada aspek anggaran.

Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini.

"Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan," kata Satu Kahkonen di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, dikutip dari Antara, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Pemerintah: Program Makan Siang Gratis Tak Otak-atik Dana BOS Reguler

Sebagai perwakilan Bank Dunia, hingga saat ini Satu Kahkonen masih menunggu rincian lebih lanjut Program Makan Siang Gratis dari pemerintah.

"Kami masih menantikan (rincian Program Makan Siang Gratis). Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3 persen dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar dia.

Adapun rincian dari Program Makan Siang dan Susu Gratis telah didiskusikan dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang menjadi dasar penyusunan APBN 2025.