BSN Janji Bakal Terbitkan SNI Knalpot Aftermarket Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Standarisasi Nasional (BSN) mengatakan, siap menerbitkan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi knalpot aftermarket. 

Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN Hendro Kusumo mengatakan, dengan adanya SNI, pihak kepolisian dapat membedakan knalpot aftermarket dan knalpot brong.

Knalpot aftermarket merupakan knalpot yang diproduksi oleh pihak ketiga selain pabrikan asli.

"Jika mengikuti kebutuhan masyarakat, kalau kita mau kejar tahun ini bisa segera diterbitkan (standardisasi knalpot)," kata Hendro dalam acara Demo Day Knalpot Aftermarket di Jakarta, Senin (25/4/2024).

Baca juga: Imbas Razia Knalpot Brong, Produsen Sebut Omzet Anjlok hingga 80 Persen

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Industri Kecil dan Menengah Kemenperin Reni Yanita mengatakan, pihaknya mendukung adanya standardisasi produk knalpot aftermarket dan memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan agar produsen mematuhi aturan yang disusun.

"Dengan aturan ini, ke depan perlu ada standar yang baku. Pendampingan UKM dan bimbingan teknis terus dilakukan agar knalpot yang dipasarkan harus memenuhi aturan," kata Reni.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mendorong Badan Standarisasi Nasional (BSN) membuat Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk knalpot aftermarket.

Teten mengatakan, dorongan SNI ini berawal dari peristiwa banyaknya knalpot brong yang terjaring razia selama Pilpres 2024 sehingga knalpot aftermarket ikut terdampak.

Adapun knalpot aftermarket sering dikesankan seperti knalpot brong atau palsu lantaran dinilai sama-sama menyebabkan polusi suara.

"Background-nya begini, ini waktu lalu ada satu peristiwa Pilpres yang ada razia terhadap pengguna knalpot brong, saya kira kita setuju untuk ditindak karena kita sudah punya aturan soal batas emisi kebisingan, tetapi jangan ditutup industrinya, dan dampaknya turun omzet mereka," kata Teten dalam kesempatan yang sama.

Teten mengatakan, produk knalpot aftermarket merupakan produk UMKM yang sudah masuk pasar global. Namun, permintaan pasar terbanyak berasal dari dalam negeri.

Karenanya, kata dia, pemerintah harus mencari solusi agar industri knalpot tersebut tetap bertahan.

"Razia-razia itu yang harus kita cari solusi, pemerintah punya gerakan bangga buatan Indonesia, pemerintah mendukung penggunaan produk dalam negeri 40 persen belanja pemerintah harus membeli produk lokal," ujarnya.

Teten juga mengatakan, saat ini UMKM Knalpot Aftermarket memiliki potensi ekomomi Rp 60 miliar.

Ia pun berharap BSN segera menyusun SNI agar masyarakat tidak takut membeli produk knalpot lokal.

"Karena itu dasarnya sama pengkajiannya aturan, ada SNInya enggak, tes lapangan, ada alat harus terukur, dan Alhamdulillah pemerintah dukung industri ini," ucap dia.

Baca juga: Marak Razia Knalpot Brong, Menkop Dorong SNI Knalpot Aftermarket