Satgas Pangan: Ada Petani Tak Bersawah Dapat Pupuk Subsidi dan Menjualnya Lagi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Satgas Pangan Polri Kombes Pol Samsul Arifin mengungkapkan adanya penyelewengan pada penyaluran pupuk subsidi.

Samsul menyatakan, pemerintah sudah menggelontorkan subsidi pupuk dengan optimal. Namun di lapangan masih ada petani yang sudah tidak memiliki sawah tetapi tergabung dalam kelompok tani, dan masih mendapatkan pupuk subsidi. 

Menurut dia, pupuk subsidi yang diterima petani tak bersawah itu dijual lagi ke petani yang lain.

Baca juga: DPR Kritik Penyaluran Pupuk Subsidi Pakai KTP: Kayak Pakai Pinjol

“Ada petani-petani yang tidak memiliki sawah tapi tergabung dalam kelompok tani ini menerima subsidi. Kemudian dia menjual pupuk itu lagi, tidak lagi ditanam, tapi dijual. Sehingga tidak tepat sasaran,” ujarnya dalam Dialog Publik dengan Tema Memastikan Ketersediaan dan Keterjangkauan Harga Pangan Jelang dan Pasca Lebaran di Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Dia menyayangkan petani yang menyelewengkan subsidi pupuk tersebut. Sebab berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), penyaluran pupuk subsidi harus digenjot demi meningkatkan produksi.  Namun ternyata masih ditemukan adanya kecurangan.

Oleh sebab itu, lanjut dia, pihaknya sudah menurunkan tim untuk mengawasi penyaluran pupuk subsidi dengan harapan bisa meminimalkan kejadian serupa terjadi.

“Kita akan awasi supaya tepat sasaran subsidinya, kita dibantu oleh rekan-rekan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) mengumpulkan data seperti ini dan kita turun ke sentra-sentra produksi pertanian untuk mengecek ini,” katanya.

“Makanya tak heran ketika Satgas Pangan Polri turun ke sawah-sawah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika tak menampik bahwa distribusi pupuk bersubsidi rawan dari penyelewengan.

Sebab menurut dia, kebijakan penyaluran pupuk subsidi sangat parsial yang mana perencanaan data dan pengawasannya masih lemah. "Dari sisi perencanaannya memang Ombsudman melihat kebijakan pupuk ini desainnya masih parsial. Artinya dari sisi perencanaan data dan pengawasannya masih lemah," ujar Yeka saat ditemui usai meninjau kegiatan panen padi di Sukoharjo, Selasa (24/1/2024).

Baca juga: Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Tinggal Tunggu SK Sri Mulyani