Pengamat Ini Kritik Bank BUMN yang Dirikan LinkAja

Perusahaan ini dibentuk sebagai penyelenggara sistem pembayaran perbankan ke depannya mulai dari e-cash hingga ke QR code. Perusahaan ini akan menggabugkan QR code dan e-money masing-masing bank untuk bisa menjadi sistem pembayaran yang sama.

Kehadiran LinkAja! akan menjadi kompetitor dan pesaing perusahaan fintech jenis payment ke depannya. Lalu, apakah pemerintah harusnya jadi regulator atau pemain di tengah agresif dan berkembangnya fintech pembayaran saat ini. Semisal OVO dan Gopay, dan lain-lain.

Mencermati kondisi ini, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda menilai, langkah pemerintah membentuk LinkAjak! sejatinya kurang tepat di tengah tumbuhkembang perusahaan bidang ini. Pasalnya, bisa menganggu iklim dan ekosistem yang sudah terbangun selama ini.

"Fintech pembayaran kan lagi tumbuh banget, dari sebelumnya dua sampai tiga pemain, sekarang sudah banyak pemain. Itu membuktikan bahwa swasta berminat untuk berinvestasi di situ," kata Nailul kepada Kompas.com di Jakarta belum lama ini.

Menurut Nailul, ketika minat dan gairah swasta meningkat berinvestasi di perusahaan fintech payment, pemerintah harusnya mendukung dan memberikan insetif agar terus berkembang. Bukan malah menghambat dan mengambil pangsa lewat pasar lewat layanan LinkaAja!

"Ketika swasta berminat harusnya mereka diberikan insentif. Kalau semua BUMN masuk, (maka) menjadi disinsentif bagi swasta di pasar fintech pembayaran. Itu yang saya khawatirkan, kalau semuanya itu disinsentif otomatis enggak ada lagi swasta yang masuk," tuturnya.

Nailul mengungkapkan, kehadiran layanan LinkAja! ke depan akan menguasai pangsa pasar secara umum meskipun terdapat fintech-fintech payament lainnya juga memberikan pilihan. Pasalnya, LinkAja! lahir dari tujuh perusahaan BUMN, empat di antara bank konvensional yang susah memiliki pelanggan.

"Dengan kekuatan lebih besar dan gabungan bank negara, dia pasti sangat luas banget. Bahkan bisa mengalahkan Gopay dan OVO. Kalau kita biarkan seperti itu otomatis tidak ada lagi pasarnya untuk bawah-bawah ini (fintech lainnya)," ujarnya.

"Ketika pangsa pasarnya sedikit, dia tidak bisa memberikan pelayanan maksimal dan ditinggal pelanggan. Kata kunci di pasarnya, ketika itu dikuasai (LinkAja!), yang kecil-kecil ini meraup siapa?" sambung dia.

Meskipun demikian, Nailul berpendapat, kehadiran LinkAja! sebagai layanan pembayaran baru tidak begitu berpengaruh pada konsitensi OVO dan Gopay. Akan tetapi, yang menjadi korban dan terdampak ialah fintech-fintech payment yang baru masuk dan tumbuh. Sisi iniliah yang harus diperhatikan ketika BUMN memutuskan membentuk LinkAja!.

"Tapi fintech-fintech yang baru masuk dan berkembang yang kasihan. Sedangakan OVO, Gopay, Dana, itu sudah ada modal gede. Ketika fintech baru masuk dan kecil-kecil bisa berkembang pasarnya hilang ketika diikuti BUMN. Bisa dibilang distorsi pasar," lanjutnya.

Dia menambahkan, pada dasar pemerintah melalui lembaganya harus menjadi regulator dengan melahirkan aturan atau mekanisme yang bisa membuat fintech terus berkembang dan maju. Contohnya, memberikan insentif dan melonggarkan aturan yang ada.

Sehingga, para pelaku usaha dari swasta semakin semangat berminat mengembangkan usah. Tanpa perlu khawatir ada pesaing-pesaing baru.

"Swasta yang baru masuk dan bisa kita andalkan (sebagai) pesaing, Gopay atau OVO. (Pemerintah) bukan sebagai pemain. Itu yang harusnya dilakukan pemerintah. Kelonggaran-kelonggaran itulah bisa menarik fintech swasta ini bersaing, bukan sebagai pemain harusnya," tegasnya.

Layanan LinkAja ini akan diluncurkan pada Maret ini. Diketahui ada tujuh BUMN yang membentuk LinkAja!, yaitu PT Telkomsel, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).