Ini 10 Isu Ekonomi yang Harus Diperhatikan dalam Debat Capres Terakhir

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyelenggarakan debat kelima untuk pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 dan 02, Joko Widodo-Ma'ruf Amin serta Prabowo-Sandiaga Uno dengan tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi, serta Perdagangan dan lndustri. 

Ekonom Senior Institute fpr Development of Economics and Finance (INDEF) M Nawir Messi mengatakan setidaknya terdapat 10 isu yang harus menjadi perhatian dalam debat pamungkas tersebut.

Kesepuluh isu tersebut terkait masalah pertumbuhan ekonomi hingga inkonsistensi kebijakan subsidi energi.

"Kalau kita bicara kualitas pertumbuhan, saya kira kuantitas dan kualitas pertumbuhan lima tahun ke depan harus jadi fokus," ujar Nawir di Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Perkara pertumbuhan ekonomi, tak hanya soal risiko Indonesia terjebak dalam middle income trap, tetapi juga masih adanya ketimpangan pembangunan yang tercermin dari kontribusi pulau Jawa terhadap pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto) yang cendrung tak berubah.

Lima tahun lalu (2014) porsi Jawa terhadap PDB sudah mencapai 57,4 persen, saat ini (2018) porsi Pulau Jawa justru naik menjadi 58,48 persen.

"lni menggambarkan bahwa pembangunan masih Jawa sentris," ujar Nawir.

Isu kedua adalah daya beli yang tidak tergugah, saat inflasi cenderung rendah. Tren inflasi rendah yang terjadi saat ini, yaitu sebesar 2,48 persen secara tahunan (yoy) per Maret 2019 tidak mampu menstimulasi kegiatan ekonomi terutama konsumsi.

"Hal ini terjadi karena seiring melandainya inflasi, pertumbuhan konsumsi juga mengalami stagnansi,"ujar Nawir.

Hal ketiga, Indonesia masih kalah dalam mengungkit daya saing jika dibandingkan dengan negara kawasan.

Hal keempat, impor tetap akan terjadi siapapun yang menduduki posisi presiden.

"Impor menjadi suatu yang pasti, menghentikannya adalah sesuatu yang utopis. Hal ini disebabkan dua faktor utama di antaranya semakin rendahnya output di sektor pertanian dan petemakan sementara pertumbuhan penduduk, terutama kelas menengah, terus meningkat dan sektor industri yang masih mengandalkan bahan baku impor," ujar Nawir.

Yang kelima, Indonesia mengalami deindustrialisasi yang lebih cepat dari negara ASEAN lainnya. Padahal, deindustrialisasi sebenarnya adalah hal yang lumrah.

Isu keenam yang harus diperhatikan adalah frekuensi perdagangan Indonesia yang cenderung lebih rendah dibandingkan negara kawasan.

Isu ketujuh terkait revolusi industri 4.0 dianggap sekadar euforia dan gimmick politik.

Hal kedelapan, kinerja perpajakan yang rendah serta risiko utang yang meningkat.

Isu kesembilan, Indonesia dihadapkan pada problematika dana desa di mana nilai dana desa mengalami peningkatan namun tidak ada perubahan signifikan dalam perekonomian desa.

"Kenaikan dana desa tidak berbanding lurus dengan peningkatan indikator sosial di perdesaan. Buktinya, terjadi tren kenaikan ketimpangan di desa dari 0,316 (September 2016) menjadi 0,324 (Maret 2018), meski mulai turun per September 2018 menjadi 0,319. Lebih spesiflk lagi, masih ada 10 Provinsi dengan tingkat ketimpangan perdesaan yang lebih tinggi dibandingkan level nasional (Yogyakarta, J atim, NTB, NTT, Sulut, Sulsel, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua, Papua Barat)," ujar Nawir.

Sementara yang terakhir, pemerintah cenderung inkosisten dalam mengekola kebijakan energi. Pasalnya, alokasi belanja konsumtif melalui subsidi energi yang disalurkan menjadi belanja produktif (infrastruktur) yang terjadi sejak 2014 justru kembali meningkat di 2019.

"pada tahun 2018 subsidi energi kembali melonjak hingga 57 persen, dan tahun 2019 (4,23 persen)," jelas Nawir.