Pemerintah Akan Tetap Batasi Medsos? Ini Jawaban Menkominfo Baru

Beberapa pihak menilai kebijakan itu sebagai upaya mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat warga negara yang dijamin konstitusi.

Lantas apakah kebijakan itu akan dilanjutkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang baru dilantik Johnny G Plate?

"Pilihan saya tentu tidak ada pembatasan," ujarnya saat berbincang dengan wartawan di Kantor Kemenkoinfo, Jakarta, Senin (28/10/2019).

"Tapi supaya tidak ada pembatasan jangan buat kacau, jangan berbuat melanggar hukum. Itu pilihan yang pertama dan terutama," sambung dia.

Politisi  asal Partai Nasdem itu memastikan, pihaknya akan tetap mengambil kebijakan pembatasan bila percakapan atau isu yang berkembang di medsos dinilai potensial memecah belah masyarakat.

Kebijakan itu juga dinilai cukup ampuh untuk menekan penyebaran kabar bohong atau hoaks melalui media sosial yang dinilai membahayakan masyarakat

"Namun, pada saat di mana ada kejadian yang membahayakan masyarakat, maka pilihannya yang pertama adalah menyelamatkan masyarakat. Menyelamatkan masyarakat dengan sedikit mengambil haknya masyarakat melalui pembatasan, yang sifatnya sementara, bukan pembatasan permanen," kata dia.

Johnny menyebut, pemerintah menghormati kebebasan berekspresi dan berpendapat warga negara karena dilindungi oleh konstitusi.

Namun ucapnya, konstitusi juga memastikan, bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat juga tetap menghormati hak warga negara lainnya, tak memecah belah dan mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Pada saat di mana terjadi satu keadaan force mejeure di luar yang diperkirakan, kekacauan, maka tentu ada pembatasan, bukan menyetopan," ucapnya.

"Tetapi tujuannya bukan untuk masyarakat yang berpikiran positif, tapi membatasi mereka yang mengambil bagian secara negatif di dalamnya. itu kira-kira yang bisa kami lakukan," sambungnya.