Wabah Corona, Kemenaker Tak Bisa Sanksi Pengusaha yang Tak Mampu Bayar Upah

Hampir rata-rata perusahaan memilih untuk merumahkan pekerja/buruhnya. Namun, dalam aturan tersebut tertulis pembayaran upah harus menyesuaikan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan Raden Soes Hindharno mengungkapkan, saat ini sanksi pun tidak dapat diberlakukan kepada perusahaan meski dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ada sanksi bisa diterapkan.

"Kalau di undang-undang pakai sanksi, tapi di era Covid muncullah poin keempat perlunya kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Tetapi di perusahaannya punya SP (serikat pekerja) atau SB (serikat buruh), harus dikonsultasikan kepada mereka di lingkungan perusahaannya," jelasnya ketika dihubungi Kompas.com, di Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Oleh sebab itu, menurut Soes, komunikasi antara pengusaha dengan pekerja/buruh saat ini menjadi solusi utama.

Selain itu, Kemenaker juga akan mendatangkan auditor untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang dianggap tak mampu membayarkan upah kepada para pekerjanya.

"Kami akan mendatangkan auditor independen untuk memeriksa kondisi keuangan perusahaan. Tapi ini karena kondisi Covid, seluruh dunia merata, perusahaan nggak produksi tidak mungkin bisa menggaji karyawannya," katanya.

Kemenaker juga mengimbau kepada perusahaan agar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi opsi terakhir. Selain itu, Kemenaker juga menyarankan kepada pengusaha untuk memangkas upah pekerja level atas.

"Kita juga mengimbau pengusaha agar mengurangi gaji level atas atau nggak usah dibayar full, toh gajinya masih bisa mencukupi kebutuhan level-level di bawahnya. Kerjanya nggak usah semua level bekerja shift atau bergantian maupun pengurangan pegawai tetapi tetap sesuai ketentuan undang-undang," katanya.