Janji Swasembada Daging Sapi 2 Periode Jokowi Ditagih

JAKARTA, KOMPAS.com - Harga daging sapi selalu tinggi menjelang Lebaran. Di beberapa daerah, harga sumber protein hewani ini bahkan tembus Rp 140.000 per kilogram.

"Seperti biasa, solusi instan yang dilakukan pemerintah mengimpor daging sapi. Untuk tahun ini, impor dalam bentuk daging sapi dan daging kerbau didatangkan dari Brasil dan India," kata Ketua Umum Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP) Teguh Boediyana dalam keterangannya, Minggu (9/5/2021).

Ia bilang, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan bahkan telah mengeluarkan izin impor daging sapi dan kerbau hingga 100.000 ton atau 100 juta kilogram, setara hampir Rp 10 triliun. Rata-rata impor daging sapi Indonesia tiap tahun setara 1,5 juta ekor sapi.

Di sisi lain, pemerintah sejak 20 tahun lalu menggelontorkan anggaran negara hingga puluhan triliun rupiah untuk program swasembada daging sapi.

"Tapi hasilnya hanya kegagalan dan kegagalan. Padahal anggaran swasembada daging sapi berasal dari APBN yang bersumber dari pajak yang diambil dari keringat rakyat," jelas Teguh.

"Tidak ada pertanggungjawaban apapun atas kegagalan itu dari para pejabat yang membidanginya di setiap level. Seperti tidak ada rasa malu. Begitupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lain seperti Polri dan Kejaksaan seperti tidak tertarik mengusutnya, padahal itu nyata-nyata kerugian uang negara," kata dia lagi.

Masalah klasik

Menurut Teguh, kegagalan program swasembada daging sapi, yang terus berulang setiap tahun dan mengakibatkan kerugian dan pemborosan keuangan negara hingga puluhan triliun rupiah, akibat kegagalan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dalam merancang program swasembada sapi.

Teguh yang juga mantan Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) berujar, Kementerian Pertanian tidak mampu merumuskan strategi kebijakan pencapaian swasembada daging sapi yang tepat, terukur dan berkelanjutan.

Ia menuturkan, bahkan sejatinya kegagalan program swasembada daging sapi itu sudah bisa dideteksi dari awal program diluncurkan, tapi terus dipaksakan untuk berjalan.

"Kegagalan program swasembada daging sapi mulai dari tingkat perancangan program, menunjukkan rendahnya kompetensi para pegawai, pejabat di lingkup Kementerian Pertanian, dan keengganan mendengar masukan dari para pemangku kepentingan yang independen dan berpikir murni tentang masa depan bangsa," terang Teguh.

"Program swasembada daging sapi tidak ubahnya menjadi sarana untuk menghisap anggaran negara, dengan dalih swasembada melalui berbagai strategi program yang dengan sadar atau tanpa sadar dibuat tidak tepat," tambah dia.

Dikatakan Teguh, kegagalan program swasembada daging sapi yang terus berulang tanpa henti, juga disebabkan cara berpikir dan pemilihan strategi program yang mengesampingkan usaha pembibitan sapi (breeding) sebagai tulang punggung keberlanjutan produksi sapi/daging sapi di dalam negeri.

Pemerintah dalam hal ini para perumus kebijakan program swasembada daging sapi, lanjut Teguh, seolah tidak memiliki kapasitas mengelola sektor peternakan sapi dari masa ke masa.

"Sehingga sampai detik ini, usaha pembibitan sapi masih menjadi momok dan tidak diminati oleh para pelaku usaha, tapi kondisi seperti ini terus saja dibiarkan, sehingga tidak jelas arah dan rancangan pembangunan peternakan sapi Indonesia," ungkap dia.

Lanjut Teguh, kegagalan program swasembada sapi yang mengesampingkan terciptanya iklim usaha pembibitan anakan sapi yang kondusif, dan breeding terus bertumpu dan dibiarkan dilepas bebas pada masyarakat.

"Menunjukkan secara nyata tidak ada upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mencapai swasembada sapi secara berkelanjutan, dan memilih memerangkapkan bangsa ini dalam jebakan impor," ucap Teguh.

Janji swasembada daging sapi Jokowi

Presiden Jokowi sendiri sempat menjanjikan kalau Indonesia bisa melakukan swasembada daging sapi asalkan semua syarat terpenuhi.

"Kalau ke depan Jokowi-JK yang jadi (Presiden dan Wakil Presiden), kita harus berani setop impor pangan, setop impor beras, setop impor daging, bawang, kedelai, sayur buah, ikan, karena semua itu kita punya," ucap Joko Widodo (Jokowi).

Itulah sepenggal kalimat tegas yang diucapkan Jokowi sebelum menjadi Presiden RI atau masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, tepatnya saat berkampanye dalam Pilpres 2014 di daerah Cianjur, Jawa Barat, dikutip dari pemberitaan kantor berita Antara pada Juli 2014.

Masalah impor daging sapi memang jadi salah satu fokus perhatian pangan yang paling disorot Jokowi sejak di periode pemerintahan pertamanya, bahkan saat masih dalam masa kampanye.

Bahkan, Jokowi melontarkan janji menurunkan harga daging sapi hingga di bawah Rp 80.000 per kg yang beberapa kali diucapkannya dalam rentan tahun 2015-2016.

Mantan Wali Kota Solo itu mempunyai program yang dinilai banyak kalangan saat itu cukup ambisius, yakni melakukan swasembada daging sapi alias nantinya tak lagi mengimpor sapi dari luar negeri dalam jangka panjang.

Jokowi mengaku sangat geram melihat harga daging sapi di Indonesia begitu mahal jika dibandingkan dengan negara tetangga, padahal Malaysia dan Singapura juga sama-sama merupakan importir daging.

"Saya sudah pegang daftar harga daging. Di Singapura dan Malaysia, harga daging itu Rp 50.000 sampai Rp 55.000 saja. Kira-kira tiga minggu lalu saya perintahkan kepada menteri. Caranya saya tidak mau tahu, tetapi sebelum Lebaran harga daging harus di bawah Rp 80.000," ucap Jokowi di UMY Yogyakarta dikutip dari Kompas.com pada 13 April 2016.

Menurut Jokowi saat itu, Indonesia adalah negara agraris, tetapi ironisnya terlalu bergantung pada impor pangan, termasuk dalam hal pengembang biakkan sapi untuk kebutuhan daging nasional.

Masih menurut Jokowi, permasalahan impor pangan bahkan sangat berkaitan dengan segelintir oknum yang lebih mementingkan mengeruk keuntungan pribadi.

"Ini karena semua ada mafianya, mafia daging ada, mafia beras, mafia haji, mafia minyak, semua ada. Sebetulnya persoalan ini tidak rumit. Tapi menjadi rumit karena banyak kepentingan, ada yang ingin dapat uang, dapat komisi, sehingga kita impor-impor. Bocor-bocor," tegas Jokowi.