Agar Indonesia Tak Jadi "Pasien" IMF, Ini Saran Ekonom

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, kondisi perekonomian sangat dinamis, sehingga perlu penguatan fundamental ekonomi agar indonesia tidak masuk jadi "pasien" IMF.

Pengukuran fundamental ekonomi tersebut di antaranya didasarkan pada, pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang cukup baik pada kuartal ke II 2022 yakni, 5,44 persen year on year (YoY).

Meski begitu, menurut dia Pemeirntah perlu mengejar ketertinggalan, karena pesaing di wilayah ASEAN seperti Vietnam dan Filipina masing-masing mencatatkan pertumbuhan 7,7  persen dan 7,4 persen pada kuartal yang sama.

“Pada saat resesi ekonomi terjadi, pelaku usaha termasuk sektor manufaktur akan mencari lokasi basis produksi di negara yang mampu berikan pertumbuhan tinggi,” tutur Bhima seperti dilansir Kontan.co.id, Minggu (16/10/2022).

Kedua, cadangan devisa Indonesia sampai September 2022 sebesar 130,8 miliar dollar AS, masih relatif tinggi meski ada koreksi. Akan tetapi, dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB), maka rasio cadangan devisa sebesar 8,4 persen. Berdasarkan data tersebut, Bhima mengatakan perlu adanya dorongan agar kemampuan dalam intervensi stabilitas kurs rupiah semakin baik.

Ketiga, perlindungan sosial terhadap PDB baru mencapai 2,5 persen pada 2023 mendatang. Sementara dibutuhkan setidaknya 4-5 persen rasio anggaran perlindungan sosial untuk menahan lonjakan angka kemiskinan baru akibat resesi dan inflasi.

Keempat, di bidang pangan peringkat Indonesia dalam Global Food Security Index tahun 2022 menempatkan Indonesia di posisi ke 63 dunia jauh lebih rendah dibanding Turki, Vietnam bahkan Rusia.

Menurut Bhima, kerentanan pangan perlu dijawab dengan peningkatan alokasi subsidi pupuk, memastikan pangan lokal mampu mengurangi ketergantungan impor, dan bantuan pembiayaan lebih besar bagi petani tanaman pangan.

Bhima menyarankan agar Pemerintah melakukan percepatan koordinasi kebijakan dalam rangka antisipasi resesi maka sebaiknya dibentuk paket kebijakan khusus.

Kebijakan tersebut di antaranya, relaksasi pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 8 persen, penambahan alokasi dana perlinsos, bantuan subsidi bunga lebih besar bagi umkm, subsidi uang muka ditambah untuk properti, hingga subsidi upah bagi pekerja sektor informal.

“Sejauh ini antisipasi resesi masih fragmentasi tidak dalam satu koordinasi misalnya dana kompensasi kenaikan BBM, padahal masalahnya bukan soal inflasi karena BBM. Waktu tidak banyak sehingga secepatnya bentuk tim koordinasi paket kebijakan resesi,” ucap Bhima. (Siti Masitoh)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Ekonom Celios Minta Pemerintah Kuatkan Fundamental Ekonomi Agar Tak Jadi Pasien IMF