Pemprov Kalteng: Food Estate Bukan Program Kaleng-kaleng, Dampaknya Besar Bagi Kesejahteraan Petani

KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan program food estate berjalan sesuai target. Bahkan pada 2023, produktivitas di blok A5 pada lahan  demplot Balai Wilayah Sungai (BWS) II PUPR sudah mencapai 4,2 ton per ha.

"Food estate di Kalteng bukan kaleng kaleng. Jadi, jangan dibilang gagal. Kemajuanya nyata sekali karena sudah ada bukti, yaitu kenaikan produktivitas. Rata-rata produksi bisa mencapai 4,2 ton per hektar (ha)," ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (TPHP) Kalteng Sunarti, dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (18/1/2023).

Perkembangan itu, kata Sunarti, termasuk yang paling cepat mengingat sebagian lahan di blok A5 adalah lahan baru atau garapan yang dibuka empat tahun lalu.

Sunarti menjelaskan, dari sisi pendapatan rata-rata petani di blok A5 sudah semakin sejahtera. Dia menilai, hal itu terlihat dari bentuk fisik bangunan rumah mereka yang setiap hari terus melakukan pembangunan.

Menurutnya, pendapatan para petani setelah adanya food estate jauh lebih meningkat  dibandingkan dengan sebelum adanya food estate.

"Nah pada awal 2020 (sebelum food estate) bentuk bangunan rumah masih sederhana. Sekarang, rumah mereka sudah bagus, tidak kalah dengan di kota. Mereka bilang food estate memberi dampak yang signifikan," katanya dalam siaran pers, Rabu.

Sunarti menambahkan, program food estate mendapat dukungan penuh dari akademisi lintas kampus seluruh Indonesia yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Dia menyebutkan, para akademisi tersebut bahkan menjadi perumus pengembangan food estate dari waktu ke waktu.

"Pemprov Kalteng terus menjalin kerja sama dengan Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan kampus lainnya. Mereka terus men-support dengan berbagai bantuan inovasi," jelasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Sujarwo mengatakan, food estate memiliki konsep dan tujuan yang positif untuk mendukung ketahanan pangan nasional, terutama di tengah ancaman dan krisis pangan dunia.

Menurutnya, akselerasi yang dilakukan pemerintah sangat strategis jika food estate diperankan sebagai bangunan kelembagaan pemerintah untuk modernisasi, efisiensi pertanian, penciptaan nilai tambah, dan bersinergi dengan korporasi petani.

"Dengan asumsi biaya transaksi dapat ditekan dan ada efisiensi operasi, maka food estate akan menjadi instrumen kebijakan pemerintah dalam rangka penguatan ketahanan pangan berkelanjutan dan membawa multiplier effect pada modernisasi pertanian nasional," katanya.

Sujarwo juga mengatakan, food estate dapat mendorong kesejahteraan petani melalui pola kelembagaan atau korporasi petani sehingga nilai ekonomi pertanian bisa terskala dengan baik.

"Dengan ini, efek penciptaan nilai tambah akan semakin terbuka lebar jika sumber daya pertanian dikelola secara perusahaan dengan skala usaha dan memiliki keberlanjutan (continuity) dalam produksinya," jelasnya.