Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi Terhenti, Kepala BPJT Ungkap Penyebabnya

Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan, proyek ini masih menunggu dukungan pembiayaan atau financial close dari perbankan. Sebelumnya sudah dilaksanakan perjanjian pengusahaan jalan tol pada 8 Maret 2023.

"Saat ini dalam proses untuk menunggu financial close atau perolehan pinjaman perbankan untuk pembiayaan konstruksi dari ruas Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi ini," ujarnya saat RDP dengan Komisi V DPR RI, Selasa (29/3/2023).

Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi sepanjang 96,83 kilometer (Km) dimulai sejak 10 September 2022. Jalan tol ini akan menjadi jalan tol kedua di Bali setelah Jalan Tol Bali Mandara.

Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi terdiri dari 3 seksi, yaitu Seksi 1 Gilimanuk-Pekutatan sepanjang 52,45 Km, Seksi 2 Pekutatan-Soka sepanjang 22,55 Km, dan Seksi 3 Soka-Mengwi sepanjang 21,18 Km.

Namun dalam bahan paparan Danang, tercatat progres kontruksi hanya dari Seksi 2 sebesar 18,7 persen sedangkan untuk seksi 1 dan 3 masih belum dimulai pembangunannya. Padahal target penyelesaian konstruksinya pada 2024.

Mengutip Kompas.tv, proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi di Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana tampak berhenti dikerjakan.

Dari informasi warga sekitar, tidak adanya aktivitas di proyek ini sudah terjadi sejak hampir sebulan belakangan.

Di lokasi proyek tampak beberapa truk dan ekskavator terparkir rapi, di dekat gudang proyek tanpa adanya aktivitas apapun.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali, Dewa Made Indra membantah, jika proyek jalan tol dilahan milik Perusda Bali ini mangkrak.

Dia mengaku dihentikannya pengerjaan proyek jalan tol ini, lantaran terkendala pembebasan lahan yang belum tuntas, di sebelah timur lokasi tol yang sudah dikerjakan.

Proyek tol ini akan dilanjutkan pengerjaannya setelah pembebasan lahan tersebut selesai dilakukan.

Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi yang terbentang sepanjang 96 Km ini, digadang-gadang menjadi satu satunya proyek jalan bebas hambatan yang dibangun dengan fasilitas jalur sepeda.

Jalan tol yang menelan dana APBN sebesar Rp 24 triliun ini, melewati 3 kabupaten yakni Jembrana, Tabanan, dan Badung serta 13 kecamatan dan 58 desa.