Potensi Ekonomi Hijau dan Biru

Ekonomi Hijau mempunyai maksud dan tujuan melindungi kelestarian sumber daya alam dan memberikan akses kepada penduduk serta penurunan jumlah kemiskinan.

Blue economy atau ekonomi biru tidak berbeda dengan green economy dari aspek kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Fokus blue economy dan green economy sedikit berbeda, demikian juga dengan tujuan dan prioritas sektor ekonomi.

Bila green economy Indonesia fokus pada penurunan risiko kerusakan lingkungan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan, maka blue economy lebih difokuskan pada pengembangan dan pengelolaan sektor kelautan dan maritim.

Blue economy selain fokus pada peningkatan mata pencaharian, juga terhadap pelestarian ekosistem kelautan dan pesisir.

Pemerintah Indonesia memiliki target green economy yang rendah karbon net zero emission atau emisi karbon nol pada 2060.

Program tersebut membutuhkan biaya lebih dari Rp 28 triliun. Mayoritas alokasi dana terbesar tersebut untuk mitigasi di sektor transportasi dan energi, yakni sekitar Rp 26 triliun.

Sementara melalui Blue Economy, Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah. Potensi kekayaan laut di Indonesia mencapai hampir Rp 20 triliun dari 11 segmen usaha.

Melalui konsep blue economy, kekayaan laut dapat meningkatkan mata pencaharian, dan sekaligus melestarikan ekosistem kelautan.

Potensi dan tantangan ekonomi hijau

Selain masalah lingkungan, green economy Indonesia juga memiliki potensi di berbagai aspek. Pertama, lapangan pekerjaan.

Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, investasi pada ekonomi hijau mampu menciptakan lapangan kerja hingga 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan investasi konvensional.

Hal tersebut karena pekerjaan-pekerjaan di sektor hijau dinilai lebih menggunakan tenaga kerja manusia atau padat karya.

Kedua, mengurangi limbah. Dengan green economy, limbah akan dikurangi dari 20 persen hingga 50 persen dibandingkan bisnis konvensional pada 2030.

Dengan begitu, green economy berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sekitar 125 juta ton karbon dioksida.

Ketiga, ketahanan pangan. Green economy Indonesia diharapkan dapat meningkatkan masalah ketahanan pangan nasional.

Jika transisi green economy Indonesia berjalan dengan baik, yang artinya adaptif pada perubahan iklim, produksi pangan akan lebih stabil, dan dampak negatif pada sektor pertanian maupun kelautan dapat dicegah.

Keempat, green economy juga diperkikakan dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2030 hingga lebih dari Rp 600 triliun.

Penerapan green economy di Indonesia memiliki beberapa tantangan. Pertama, ketersediaan sumber energi Indonesia masih bergantung pada energi tidak terbarukan (fosil) seperti minyak bumi dan batu bara.

Transisi green economy Indonesia ke energi terbarukan perlu difokuskan pada penggunakan energi terbarukan secara gradual.

Kedua, pemanfaatan potensi Energi Terbarukan (EBT) masih minim. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan cukup besar, yakni lebih dari 425 Gigawatt.

Namun hingga saat ini, Indonesia baru bisa memanfaatkan sekitar 2,5 persen. EBT potensial meliputi energi matahari, air, panas bumi, angin, bio energi dan gelombang.

Keempat, besarnya biaya Investasi EBT. Biaya investasi untuk membangun sarana dan parasarana green economy Indonesia sampai 2030 diperkirakan akan mencapai lebih dari Rp 3.700 triliun.

Angka tersebut tampaknya masih sulit dicapai melihat realisasi investasi EBT beberapa tahun terakhir masih jauh dari target.

Peta jalan Ekonomi Biru

Saat ini Kementerian PPN/Bappenas sedang mengembangkan road map blue economy Indonesia dengan sinergi mitra lokal dan internasional, di antaranya PBB, ILO, Program Lingkungan PBB, dan Yayasan EcoNusa .

Peta jalan tersebut bertujuan menjalankan transisi ekonomi menuju ekonomi biru yang berkelanjutan melalui konservasi dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara bertanggung jawab yang bermanfaat bagi generasi penerus.

Peta jalan ini juga akan memandukan kebijakan dan program untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 – terutama target mencapai Indonesia maju serta menghidari dari jebakan pendapatan menengah sebelum tahun 2045.

Ada empat strategi dalam implementasi blue economy di Indonesia. Pertama, membenahi dan mengembangkan pengelolaan laut dan pesisir.

Pengelolaan ini mencakup rehabilitasi mangrove, tata ruang laut, dan pesisir serta penangkapan ikan.

Kedua, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan akses air bersih. Aspek ini diperlukan untuk melindungi ekosistem dari kerusakan lingkungan.

Hal ini juga merupakan alternatif solusi untuk menjamin kualitas hidup masyarakat sekitar.

Ketiga, perbaikan informasi dan pendataan sebagai rujukan perumusan kebijakan, rencana pengembangan, dan strategi perlindungan kelautan.

Keempat, memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi pascapandemik Covid-19. Momen ini digunakan untuk memulai penerapan implementasi ekonomi biru.

Pemerintah juga tidak bisa bertindak sendiri. Pihak terkait harus berperan sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Mulai dari masyarakat, akademisi, pelaku industri, hingga pengambil kebijakan harus dilibatkan dan saling bersinergi. Semua harus bersinergi untuk mengembangkan dan mengawal pengembangan ekonomi biru.

Pengawasan juga menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan tidak melenceng dari perencanaan awal.

Perspektif blue economy yang inklusif akan memperkaya materi untuk pengembangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Blue economy berkontribusi pada strategi utama untuk menyeimbangkan konservasi, pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan sumber kelautan dan pesisirnya.

Yang tak kalah penting adalah adanya kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kontribusinya pada transisi global menuju ekonomi maritim yang berkelanjutan dan menyejahterakan.

Implementasi Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru juga akan mendukung transformasi ekonomi Indonesia, sekaligus berkontribusi dalam peningkatan nilai tambah ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan risiliensi ekonomi masyarakat terhadap perubahan iklim.