Tim Prabowo Bantah Kabar Kerek Rasio Utang jadi 50 Persen PDB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden Terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, membantah kabar yang menyebutkan adanya rencana pemerintah untuk mengerek rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 50 persen.

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Thomas Djiwandono mengatakan, pihaknya yang mewakili pembahasan rencana anggaran Prabowo - Gibran, belum menentukan target rasio utang terhadap PDB.

Selain itu, Prabowo juga disebut bakal mematuhi ketentuan mengenai batasan rasio utang sebagaimana diatur dalam aturan berlaku.

"Kami sama sekali tidak berbicara mengenai target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan formal," kata dia, dalam keterangannya, dikutip Selasa (18/6/2024).

Lebih lanjut Thomas bilang, dalam pembahasan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pertama Prabowo - Gibran, pihaknya justru berfokus pada upaya untuk mengerek pendapatan, peninjauan belanja, sehingga dapat mengakomodir program-program yang dijanjikan, seperti makan siang gratis atau makan bergizi.

Pada saat bersamaan, pemerintah juga masih akan menetapkan target defisit APBN di bawah 3 persen.

"Penting untuk dicatat bahwa itu lah mengapa Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut," tuturnya.

Sebagai informasi, dilansir dari Bloomberg, Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan berencana mengerek rasio utang terhadap PDB untuk mendandai program-program yang dijanjikan.

Berdasarkan sumber informasi yang namanya enggan disebutkan, Prabowo disebut berencana meningkatkan rasio utang sebesar 2 persen setiap tahunnya, hingga mendekati 50 persen.

Sebelumnya, Prabowo sempat mengatakan, dalam rangka menjalankan program-program yang dijanjikan, utamanya makan siang gratis, pemerintah harus "berani" dalam melakukan penganggaran.

Adapun pemerintah selama ini disebut telah berhati-hati dalam menjalankan kebijakan fiskal, dengan menjaga defisit APBN di bawah 3 persen.

"Jadi saya pikir ini waktunya lebih berani, dengan tetap menjalankan good governance," katanya, di Qatar Economic Forum.