Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Beda Suara 2 Menteri Jokowi soal Penyaluran Bansos Tidak Tepat Sasaran

Namun, pernyataan itu dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia mengklaim, saat ini penyaluran bansos sudah tepat sasaran.

Pasalnya, pemerintah sudah memanfaatkan sistem Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek. Lewat sistem itu, pemerintah mencatat tingkat kesejahteraan dan kondisi ekonomi masyarakat, sehingga bisa mendapatkan data target penerima bansos lebih akurat.

"Regsosek itu sebagian sudah dipakai, termasuk di dalam bantuan-bantuan, termasuk bantuan pangan beras," kata dia, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, dikutip Minggu (23/6/2024).

Terkait dengan adanya temuan yang menyebutkan penyaluran bansos tidak tepat sasaran, Airlangga bilang, hal itu perlu ditelusuri kembali. Ia meminta kepada Bapppenas untuk merinci data kesalahan penyaluran tersebut.

"Mesti dicek lagi, errornya di mana, harus ada detailnya," ujarnya.

Meskipun demikian, Airlangga enggan menyebutkan adanya kesalahan dalam penyaluran bansos oleh pemerintah. Perbaikan data penyaluran bansos diklaim terus dilakukan pemerintah.

"Kata siapa salah sasaran? kalau saya bilangnya tepat sasaran. Jadi Menko bilang tepat sasaran, kalau ada salah dikit ya dibenerin," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri PPN Suharso Monoarfa mengatakan, data bansos tidak tepat sasaran mencapai 46 persen.

Ia pun mencontohkan masih terdapat eselon I di lingkup kementeriannya yang terdaftar sebagai penerima bansos.

"Data yang dievaluasi Bappenas akibat adanya exclusion dan inclusion error itu sekitar 40 persen melenceng, (tepatnya) 46 persen tidak tepat," kata dia, dalam acara Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi, Kamis (20/6/2024).

https://money.kompas.com/read/2024/06/23/190000926/beda-suara-2-menteri-jokowi-soal-penyaluran-bansos-tidak-tepat-sasaran

Terkini Lainnya

Kinerja Manufaktur Merosot Lagi, Kemenperin Soroti Pesanan Turun hingga Regulasi

Kinerja Manufaktur Merosot Lagi, Kemenperin Soroti Pesanan Turun hingga Regulasi

Whats New
Pentingnya Bank Syariah Milik Umat di Tengah Dugaan Batalnya Merger Bank Muamalat dan BTN Syariah

Pentingnya Bank Syariah Milik Umat di Tengah Dugaan Batalnya Merger Bank Muamalat dan BTN Syariah

Whats New
PDN Diserang Ransomware, Kemenhub Pastikan Tak Ganggu Pelayanan

PDN Diserang Ransomware, Kemenhub Pastikan Tak Ganggu Pelayanan

Whats New
5 Cara Proteksi Keuangan Sesuai Prinsip Syariah

5 Cara Proteksi Keuangan Sesuai Prinsip Syariah

Whats New
Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat Diduga Terkendala Kesepakatan Valuasi

Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat Diduga Terkendala Kesepakatan Valuasi

Whats New
Jalan Panjang Nasabah Kresna Life Terima Hak Maksimal Pemegang Polis

Jalan Panjang Nasabah Kresna Life Terima Hak Maksimal Pemegang Polis

Whats New
Diduga Batal Merger, Pakar: BTN Syariah dan Bank Muamalat Beda Visi

Diduga Batal Merger, Pakar: BTN Syariah dan Bank Muamalat Beda Visi

Whats New
Jangan Ceroboh, Begini Cara Menggunakan 'Paylater' dengan Bijak

Jangan Ceroboh, Begini Cara Menggunakan "Paylater" dengan Bijak

Spend Smart
Ada Gelombang PHK, Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Sektor Tekstil Turun

Ada Gelombang PHK, Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Sektor Tekstil Turun

Whats New
OJK Rilis Aturan Paylater Tahun Depan, Bank CIMB Niaga Perkuat Fondasi Bisnis

OJK Rilis Aturan Paylater Tahun Depan, Bank CIMB Niaga Perkuat Fondasi Bisnis

Whats New
Gajah Tunggal Bakal Tebar Dividen Rp 174,2 Miliar, Cek Jadwalnya

Gajah Tunggal Bakal Tebar Dividen Rp 174,2 Miliar, Cek Jadwalnya

Whats New
IHSG dan Rupiah Kompak Melemah di Akhir Sesi

IHSG dan Rupiah Kompak Melemah di Akhir Sesi

Whats New
Industri Penerbangan Terdampak Pelemahan Rupiah, INACA Minta Ada Relaksasi

Industri Penerbangan Terdampak Pelemahan Rupiah, INACA Minta Ada Relaksasi

Whats New
Marak PHK, Klaim JHT Industri Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki Tembus Rp 385 Miliar

Marak PHK, Klaim JHT Industri Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki Tembus Rp 385 Miliar

Whats New
Progres Pembangunan Bandara VVIP IKN 50 Persen, Fungsional 1 Agustus 2024

Progres Pembangunan Bandara VVIP IKN 50 Persen, Fungsional 1 Agustus 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke