Masa Jabatan Segera Berakhir, Target Tingkat Kemiskinan Jokowi Belum Tercapai

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada Oktober mendatang. Namun jelang berakhirnya kepemimpinan Jokowi, target angka kemiskinan yang telah ditetapkan untuk periode keduanya belum tercapai.

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan nasional cenderung terus menurun. Hingga akhir Maret 2024, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 9,03 persen. Artinya masih terdapat 25,22 juta orang miskin di Indonesia.

Jika melihat data historis, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, tingkat kemiskinan telah turun 2,22 persen poin. Tercatat pada Maret 2014, tingkat kemiskinan mencapai 11,25 persen.

Baca juga: 9,03 Persen Penduduk RI Masih Miskin, BPS: Tingkat Kemiskinan yang Terendah dalam 1 Dekade

"Tingkat kemiskinan mencapai yang terendah dalam 1 dekade ini," ujar Plt. Sekretaris Utama BPS Imam Machdi, dalam konferensi pers, di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (1/7/2024).

Meskipun demikian, tingkat kemiskinan belum mencapai target yang ditetapkan oleh Jokowi, yakni di kisaran 6,5 - 7,5 persen pada 2024. Target itu sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dengan demikian, masih terdapat jarak atau gap sekitar 1,53 persen poin untuk mencapai target rentang atas tingkat kemiskinan, yakni 7,5 persen. Untuk merealisasikan batas bawah target, maka masih diperlukan angka penurunan tingkat kemiskinan yang lebih besar lagi, yakni 2,53 persen, angka yang bahkan tidak bisa dicapai dalam kurun waktu 1 dekade terakhir.

Walaupun masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, pemerintah memandang perkembangan angka tingkat kemiskinan nasional sebagai hal positif. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, penurunan tingkat kemiskinan memberikan harapan di tengah stagnasi perekonomian global.

Menurut dia, penurunan angka kemiskinan ditopang oleh solidnya aktivitas ekonomi domestik dan berbagai program bantuan sosial pemerintah, khususnya dalam merespons kenaikan inflasi pangan pada awal 2024. Ia bilang, pemerintah akan terus berupaya menurunkan tingkat kemiskinan melalui berbagai instrumen tersedia.

"Pemerintah akan terus berkomitmen menjaga stabilitas inflasi sehingga dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang selanjutnya dapat mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat," tutur dia, dalam keterangannya.

Hal senada disampaikan oleh Staf Khusus Presiden Jokowi, Arif Budimanta. Ia menyebutkan, tingkat kemiskinan yang menurun merupakan capaian positif, mengingat kondisi perekonomian dibayang-bayangi oleh ketidakpastian global.

"Penurunan tingkat kemiskinan ini perlu disyukuri terlebih karena capaian ini terjadi di tengah adanya dampak Elnino dan juga kondisi politik global yang menyebabkan naiknya sejumlah harga pangan termasuk beras," ucap dia, dalam keterangannya.

Baca juga: Jawa Timur Posisi 1 Penduduk Miskin Terbanyak Per Maret 2024, Ini Daftar 9 Provinsi Lain