13 Kota Ini Calon Daerah Tertib Ukur dalam Transaksi Perdagangan

Kompas.com - 01/05/2019, 13:04 WIB
ilustrasi Thinkstockilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) mencanangkan 13 kabupaten/kota sebagai calon Daerah Tertib Ukur (DTU) tahun 2019.

Kota/Kabupaten itu meliputi Kota Pariaman, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Samarinda, Kota Kendari, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Buru Selatan. Selain itu, ada 245 pasar yang dicanangkan sebagai calon Pasar Tertib Ukur (PTU) di 93 kabupaten/kota.

Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan Rusmin Amin mengatakan, kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat dan aparat pemerintah daerah tentang pentingnya kebenaran hasil pengukuran dalam transaksi dagang

"Selain itu juga untuk memberikan perlindungan konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran,” kata Rusmin dalam keterangan tertulis, Rabu (1/5/2019).

Baca juga: Neraca Perdagangan RI Diprediksi Membaik Tahun Ini

Program pembentukan DTU dan PTU merupakan hasil sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Agar terpilih sebagai DTU dan PTU, para kandidat harus melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya pendataan alat ukur, sosialisasi kepada masyarakat, pelayanan tera dan/atau tera ulang, serta pelaksanaan pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan.

Selanjutnya, Kementerian Perdagangan akan melakukan evaluasi dan penilaian untuk menentukan DTU dan PTU terpilih yang akan diumumkan pada akhir 2019.

Direktorat Metrologi Ditjen Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga (PKTN) berperan dalam memastikan hak-hak konsumen dan penjual dapat terpenuhi secara adil sesuai barang yang diperjualbelikan.

Baca juga: Pengusaha Berharap Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

Rusmin berharap pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pelayanan kemetrologian yang efektif, efisien, dan mudah dijangkau oleh masyarakat dan pelaku usaha.

"Salah satunya memastikan tarif biaya retribusi pelayanan tera/tera ulang yang tidak memberatkan masyarakat dan pelaku usaha," kata Rusmin.

Selain itu, bagi kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai DTU nanti wajib menjaga komitmen melalui program kegiatan pengawasan serta penyuluhan dan pelayanan tera/tera ulang secara berkala.

Kabupaten/kota juga wajib membentuk Unit Metrologi Legal sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca juga: Maret 2019, Neraca Perdagangan Indonesia Kembali Surplus

Pembentukan DTU dan PTU dimulai sejak 2010. Hingga 2018, sebanyak 41 daerah ditetapkan sebagai DTU atau sekitar 8 persen dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu, ada 1.231 PTU di 34 provinsi atau sekitar 13 persen dari jumlah pasar tradisional di Indonesia yang sebanyak 9.559 pasar.

"Diharapkan pembentukan DTU dan PTU tidak bersifat seremonial dan bisa menjadi bagian
budaya masyarakat," kata Rusmin.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Susah Move On dari Mantan? Belajarlah dari Petugas SPBU | 5 Cara Move On dari Mantan agar Prosesnya Lancar Luncur

[KURASI KOMPASIANA] Susah Move On dari Mantan? Belajarlah dari Petugas SPBU | 5 Cara Move On dari Mantan agar Prosesnya Lancar Luncur

Rilis
Kadin Dorong Peran Asosiasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19

Kadin Dorong Peran Asosiasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19

Whats New
Sepekan Terakhir, IHSG Menguat Tipis 0,98 Persen

Sepekan Terakhir, IHSG Menguat Tipis 0,98 Persen

Whats New
GeNose Tersedia di Bandara Ngurah Rai, Tarif Rp 40.000

GeNose Tersedia di Bandara Ngurah Rai, Tarif Rp 40.000

Whats New
1.275.387 Formasi ASN 2021 Resmi Dibuka, Ini Rinciannya

1.275.387 Formasi ASN 2021 Resmi Dibuka, Ini Rinciannya

Whats New
Menko Airlangga Gelontorkan Subsidi Ongkir, Asosiasi E-Commerce Sambut Baik

Menko Airlangga Gelontorkan Subsidi Ongkir, Asosiasi E-Commerce Sambut Baik

Whats New
Cara Daftar UMKM Online untuk Mencairkan BLT Rp 1,2 Juta

Cara Daftar UMKM Online untuk Mencairkan BLT Rp 1,2 Juta

Earn Smart
[POPULER DI KOMPASIANA] Royalti Memutar Lagu | Kena Ghosting Rekruter | Patah Hati dan Lagu 'Hey Jude'

[POPULER DI KOMPASIANA] Royalti Memutar Lagu | Kena Ghosting Rekruter | Patah Hati dan Lagu "Hey Jude"

Rilis
THR PNS Cair, Kurang Efektif Dorong Konsumsi dan Ekonomi di Kuartal II 2021

THR PNS Cair, Kurang Efektif Dorong Konsumsi dan Ekonomi di Kuartal II 2021

Whats New
Pemerintah China Denda Grup Alibaba Rp 40,6 Triliun, Mengapa?

Pemerintah China Denda Grup Alibaba Rp 40,6 Triliun, Mengapa?

Whats New
Jadi CPNS Kemenkumham Jalur Ikatan Dinas, Simak Dokumen Persyaratannya

Jadi CPNS Kemenkumham Jalur Ikatan Dinas, Simak Dokumen Persyaratannya

Whats New
Ingin Berinvestasi? Simak Dulu Perbedaan Reksa Dana Syariah dan Konvensional

Ingin Berinvestasi? Simak Dulu Perbedaan Reksa Dana Syariah dan Konvensional

Earn Smart
Erick Thohir: Kalau Izin Buka Pertashop Sulit, Pertamina Mesti Turun

Erick Thohir: Kalau Izin Buka Pertashop Sulit, Pertamina Mesti Turun

Whats New
DPR RI Sahkan RUU IE–CEPA, Apa Manfaatnya?

DPR RI Sahkan RUU IE–CEPA, Apa Manfaatnya?

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Pilih Pakaian Bekas Merek Internasional atau Pakaian Baru Merek Lokal?

[KURASI KOMPASIANA] Pilih Pakaian Bekas Merek Internasional atau Pakaian Baru Merek Lokal?

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X