Kementerian Apa Saja yang Harus Pindah ke Ibu Kota Baru? Ini Kata BKN

Kompas.com - 19/08/2019, 18:40 WIB
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana saat meninjau tes CPNS di Kota Malang, Jumat (16/11/2018) KOMPAS.com/ANDI HARTIKKepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana saat meninjau tes CPNS di Kota Malang, Jumat (16/11/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kepegawaian Negara ( BKN) ternyata sudah bergerak melakukan kajian terkait rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimatan.

Di antaranya terkait dengan kementerian atau lembaga apa saja yang harus pindah seiring pindahnya pemerintahan.

"Sekarang ini ada 4,3 juta PNS, jadi ini bukan masalah kotanya. Misalnya pindah, itu kementerian mana saja yang wajib pindah, mana yang tidak wajib pindah," ujar Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Jakarta, Senin (18/8/2019).

BKN sudah punya gambaran atau perkiraan PNS mana saja yang wajib pindah. Di antaranya yakni disebutkan yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Agama.

"Itu urusan-urusan yang masih dipegang pemerintah pusat jadi saya kira itu pasti harus perlu dekat pemerintah," kata dia.

Baca : Kepala Bappenas: Ibu Kota Baru Harus Bebas Banjir

Sementara itu saat ditanya kementerian atau lembaga yang tidak wajib pindah, Bima mengaku belum tahu.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X