Penyedia Uang Elektronik Wajib Pakai QRIS, Ini Komentar OVO

Kompas.com - 24/08/2019, 15:06 WIB
Ilustrasi QR code SHUTTERSTOCK/BloomiconIlustrasi QR code

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) telah mengimplementasikan penerapan Quick Responds (QR) Code Indonesia Standard (QRIS) yang berstandar internasional sejak Sabtu (17/8) lalu.

Karena itu setiap penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP) berbasis QR code wajib menggunakan QRIS.

Merespons keputusan itu, penyedia uang elektronik atau PJSP, PT Visionet Internasional (OVO) memandang positif dengan adanya kebijakan yang telah dikeluarkan BI tersebut.

"OVO menyambut baik QRIS yang telah diluncurkan oleh Bank Indonesia," kata Direktur OVO Harianto Gunawan ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (24/8/2019).

Harianto mengungkapkan, saat ini OVO terlibat pada pilot project dalam rangka persiapan peluncuran QRIS yeng telah dimulai beberapa waktu lalu.

 

Baca juga: BI Luncurkan QR Code Berstandar Indonesia

Bahkan, OVO telah bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan penyedia jasa layanan keuangan lain untuk melakukan uji coba implementasi QRIS.

"Kami percaya bahwa inisiatif ini akan membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia, dengan menciptakan ekosistem pembayaran yang inklusif," tuturnya.

Dia menilai, pemberlakuan atau penerapan QRIS tentu dapat memperluas akses keuangan digital bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga tingkat inklusi keuangan di Tanah Air bisa merata.

"Dengan implementasi QRIS, berarti hanya ada satu jenis QR code yang digunakan di seluruh Indonesia. Sehingga diharapkan tingkat inklusi keuangan semakin merata," sebutnya.

"Saat ini OVO dapat digunakan 300,000 merchant UMKM dan harapan kami, dengan QRIS, perkembangan adopsi transaksi non tunai di sektor UMKM terus meningkat, sesuai dengan tujuan OVO yaitu memperluas akses keuangan digital bagi seluruh masyarakat Indonesia," tandasnya.

Baca juga: Ini Biaya Transaksi dengan Menggunakan QRIS Bank Indonesia

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Sugeng menyatakan, setiap penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP) berbasis QR wajib menggunakan QRIS.

BI pun memberikan waktu selama enam bulan bagi PJSP (termasuk PJSP asing) yang sudah beroperasi untuk menyesuaikan dengan ketentuan BI yang tertuang dalam PADG nomor 21/18/2019 tersebut tentang implementasi standar internasional QRIS untuk pembayaran tersebut.

"Gubernur sudah menegaskan QRIS satu-satunya di Indonesia. Jika ada praktik asing dilakukan, tentu dalam waktu sampai dengan akhir tahun harus disesuaikan dengan ketentuan QRIS," ujar Sugeng di Jakarta, Kamis (22/8/2019).

"Setelah itu kalau masih tetap melakukan di luar menggunakan QRIS akan ditertibkan," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Zoom Kucurkan 100 Juta Dollar ke Aplikasi yang yang Gunakan Teknologinya

Zoom Kucurkan 100 Juta Dollar ke Aplikasi yang yang Gunakan Teknologinya

Whats New
PTPN III Rampungkan Proses Restrukturisasi Senilai Rp 41 Triliun

PTPN III Rampungkan Proses Restrukturisasi Senilai Rp 41 Triliun

Rilis
Bank Hana Fasilitasi Green Loan Chandra Asri Sebesar Rp 188,5 Miliar

Bank Hana Fasilitasi Green Loan Chandra Asri Sebesar Rp 188,5 Miliar

Whats New
AP I Catat Jumlah Penumpang Pesawat Capai 6,12 Juta di Kuartal I-2021

AP I Catat Jumlah Penumpang Pesawat Capai 6,12 Juta di Kuartal I-2021

Whats New
Adaro Energy Jajaki Lini Bisnis ke Sektor Energi Hijau

Adaro Energy Jajaki Lini Bisnis ke Sektor Energi Hijau

Whats New
Ingin Jadi Agen Frozen Food Fiesta? Simak Cara Daftar dan Persyaratannya

Ingin Jadi Agen Frozen Food Fiesta? Simak Cara Daftar dan Persyaratannya

Smartpreneur
Siap-siap, Transaksi Mata Uang Kripto Bakal Kena Pajak

Siap-siap, Transaksi Mata Uang Kripto Bakal Kena Pajak

Whats New
Cerita Boy Thohir, Bos Adaro yang Pernah Masuk ICU 11 Hari karena Covid-19

Cerita Boy Thohir, Bos Adaro yang Pernah Masuk ICU 11 Hari karena Covid-19

Whats New
Mengenal Zakat Mal: Pengertian, Hukum, dan Cara Menghitungnya

Mengenal Zakat Mal: Pengertian, Hukum, dan Cara Menghitungnya

Whats New
Neraca Perdagangan Surplus Karena UMKM Ekspor Terus Tumbuh

Neraca Perdagangan Surplus Karena UMKM Ekspor Terus Tumbuh

Whats New
OJK Minta Perusahaan Asuransi Selesaikan Aduan Nasabah terkait Unitlink

OJK Minta Perusahaan Asuransi Selesaikan Aduan Nasabah terkait Unitlink

Whats New
Dari 64,2 Juta UMKM di Indonesia, Baru 13 Persen yang Telah Lakukan Digitalisasi

Dari 64,2 Juta UMKM di Indonesia, Baru 13 Persen yang Telah Lakukan Digitalisasi

Whats New
Menaker: Belum Ada Perusahaan yang Menyatakan Tidak Mampu Bayar THR

Menaker: Belum Ada Perusahaan yang Menyatakan Tidak Mampu Bayar THR

Whats New
Gojek-Tokopedia Merger, Bos Gojek Andre Soelistyo Disebut Jadi Pemimpinnya

Gojek-Tokopedia Merger, Bos Gojek Andre Soelistyo Disebut Jadi Pemimpinnya

Whats New
[TREN EDUKASI KOMPASIANA] 'Reading Habit' pada Siswa | Pendidikan Perempuan dan Kesuksesannya | Mengatasi Ujian Bahasa Indonesia yang Sulit

[TREN EDUKASI KOMPASIANA] "Reading Habit" pada Siswa | Pendidikan Perempuan dan Kesuksesannya | Mengatasi Ujian Bahasa Indonesia yang Sulit

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X