Pemerintah Diminta Antisipasi Arus Modal Asing Kabur akibat Demo

Kompas.com - 01/10/2019, 15:39 WIB
Bentrokan antara aparat polisi dan demonstran pelajar terjadi di Slipi, Jakarta Barat, Senin (30/9/2019). Akibat kericuhan ini tol dalam kota di kawasan Slipi lumpuh total. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOBentrokan antara aparat polisi dan demonstran pelajar terjadi di Slipi, Jakarta Barat, Senin (30/9/2019). Akibat kericuhan ini tol dalam kota di kawasan Slipi lumpuh total.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengimbau pemerintah untuk mengantisipasi keluarnya aliran modal asing alias capital outflow akibat demonstrasi karena revisi RUU KPK

"Ada capital outflow yang terjadi karena ketidakpastian yang meningkat. Nah, yang harus diantisipasi Pemerintah adalah secara beririsan sekarang ini (perekonomian) global mengalami resesi," kata Yustinus Prastowo di Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Ia mengatakan, pemerintah hendaknya tidak menganggap enteng unjuk rasa di berbagai daerah yang menuntut dikeluarkannya Perppu KPK. Pasalnya, unjuk rasa bakal menurunkan tingkat kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Akibatnya, banyak aliran modal asing yang keluar dan membuat Indonesia kekurangan likuiditas saat defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) masih dalam.

Baca juga: Demonstrasi dan Data Ekonomi Eropa Bikin Rupiah Tertekan

"Capital outflow akan membuat kita kekurangan likuiditas disaat kita mengalami CAD. Ini kan bahaya bagi perekonomian. Maka jangan main-main dengan persepsi, jangan main-main dengan hal seperti ini karena ini akan mempengaruhi," ucap dia.

Adapun cara memperbaiki kepercayaan investor, Prastowo menyarankan pemerintah segera merancang regulasi baru yang memberikan kepastian berusaha. Pun membentuk formasi kabinet yang membuat respon pasar kembali bagus.

"Saya kira presiden punya wakty sampai 20 Oktober (pelantikan presiden). Karena biasanya pelantikan presiden memberikan harapan baru atau justru sebaliknya," sebut Prastowo.

"Formasi kabinet akan menentukan, kalau kabinetnya bagus market responnya bagus. Tapi sebelum itu, yang bisa dilakukan adalah membuat Perppu dan cara lain," saran dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X