Menaker: Cuti Hamil hingga Cuti Haid untuk Pekerja Tidak Dihapus

Kompas.com - 20/02/2020, 21:10 WIB
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memberikan sambutan ketika Penganugerahan Paramakarya 2019 di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Kamis (28/11/2019). Pemerintah memberikan penghargaan Anugerah Paramakarya 2019 kepada sejumlah kepala daerah yang dinilai telah memberikan dukungan dan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah serta perusahaan yang berhasil meningkatkan produktivitasnya. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd.
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIMenteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memberikan sambutan ketika Penganugerahan Paramakarya 2019 di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Kamis (28/11/2019). Pemerintah memberikan penghargaan Anugerah Paramakarya 2019 kepada sejumlah kepala daerah yang dinilai telah memberikan dukungan dan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah serta perusahaan yang berhasil meningkatkan produktivitasnya. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tengah menjadi sorotan banyak pihak. Pasalnya, banyak aturan yang berlaku saat ini dihapus atau bahkan diubah.

Salah satu poin yang ramai dibicarakan adalah aturan mengenai hak pekerja mendapatkan cuti hamil-melahirkan hingga cuti haid.

Pasalnya, terdapat pemberitaan yang menyebutkan bahwa hak-hak tersebut dihapus melalui Omnibus Law Cipta Kerja.

Baca juga: Mengenal Aturan Cuti Haid bagi Pekerja Perempuan

Merespon hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa aturan terkait hak-hak pekerja tersebut akan tetap berlaku meski UU Omnibus Law Cipta Kerja disetujui.

Pasalnya, ketentuan-ketentuan tersebut masih tercantum dalam aturan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Ketentuan ada di UU 13 2003, cuti hamil, cuti haid, cuti menikahkan, cuti menikah, kami tidak hapuskan itu," kata Ida di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Ida menyebut, aturan tersebut tidak tercantum dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja sehingga aturan itu tidak mengalami perubahan.

"Kalau eksis berarti tidak diatur omnibus law. Memang tidak ada di omnibus law karena adanya di UU 13 2003," ujarnya.

Baca juga: Omnibus Law, Upah Buruh yang Tak Bekerja karena Sakit, Cuti Melahirkan hingga Haid Terancam Tak Dibayar

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X