Dicoret dari Daftar Negara Berkembang, Ekspor Indonesia Akan Terpukul?

Kompas.com - 24/02/2020, 13:17 WIB
Ilustrasi Indonesia SHUTTERSTOCKIlustrasi Indonesia
|

Satria menjelaskan, CVD tentu berbeda dari Generalized System of Preferences (GSP) yang banyak disebut-sebut terpengaruh akibat pengubahan status Indonesia menjadi negara maju. Fasilitas GSP yang diberikan AS kepada Indonesia sendiri belum pernah dicabut. 

Satria merinci, saat ini terdapat 3.544 produk Indonesia yang menikmati fasilitas GSP, dengan nilai ekspor tahunan mencapai 2.1 miliar dollar AS pada 2018. Ekspor signifikan termasuk perhiasan emas, ban karet, tas olah raga dan alat musik.

Dia menilai, kemungkinannya kecil AS akan menghilangkan seluruh GSP kepada Indonesia. Sebab AS juga membutuhkan GSP untuk menjaga tingkat inflasi negaranya supaya barang-barang konsumsi tetap murah.

Baca juga: Ingin Investasi meski Gaji UMR? Simak Tipsnya

Dengan tidak adanya tarif, maka konsumen di AS dapat menikmati barang-barang impor dengan harga murah. Konsumsi sendiri menyumbang sekitar 60 persen dari PDB Amerika Serikat.

"Saya rasa kecil kemungkinan seluruh GSP langsung dihilangkan sekaligus oleh Trump. AS bisa langsung kehilangan 'soft power' nya secara signifikan," pungkasnya.

Sebagai informasi, Indonesia menikmati surplus perdagangan 9,6 miliar dollar AS pada 2019. Surplus perdagangan dengan AS adalah yang terbesar dibanding dengan mitra dagang lainnya seperti India (surplus 7,6 miliar dollar AS), Uni Eropa (surplus 2 miliar dollar AS), Jepang (defisit 1,8 miliar dollar AS), Australia (defisit 2,6 miliar dollar AS) dan China (defisit 18,7 miliar dollar AS).

Baca juga: Warren Buffett Lebih Suka Membayar secara Tunai, Apa Alasannya?

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jeff Bezos Terancam Bayar Pajak Rp 79,8 Triliun Per Tahun, Kok Bisa?

Jeff Bezos Terancam Bayar Pajak Rp 79,8 Triliun Per Tahun, Kok Bisa?

Whats New
Seleksi CPNS dan PPPK Segera Dibuka, BKN Matangkan Persiapan

Seleksi CPNS dan PPPK Segera Dibuka, BKN Matangkan Persiapan

Whats New
Mau Ekspor Mobil ke Australia, Pemerintah Bakal Lobi Produsen Asal Jepang

Mau Ekspor Mobil ke Australia, Pemerintah Bakal Lobi Produsen Asal Jepang

Whats New
Kini Investor Asing Bisa Cari Harta Karun Bawah Laut di Indonesia

Kini Investor Asing Bisa Cari Harta Karun Bawah Laut di Indonesia

Whats New
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

Rilis
[TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

[TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

Rilis
Peserta Kartu Prakerja Diminta Segera Tautkan Nomor Rekening dan E-Wallet

Peserta Kartu Prakerja Diminta Segera Tautkan Nomor Rekening dan E-Wallet

Whats New
Cegah Korupsi, 27 BUMN Kerja Sama dengan KPK

Cegah Korupsi, 27 BUMN Kerja Sama dengan KPK

Rilis
Kabar Gembira, BRI Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Semua Segmen

Kabar Gembira, BRI Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Semua Segmen

Spend Smart
Perpres tentang Investasi Miras Dicabut, Bagaimana Nasib Usaha Eksisting?

Perpres tentang Investasi Miras Dicabut, Bagaimana Nasib Usaha Eksisting?

Whats New
BEI Minta Gojek dkk Segera Listing di Pasar Modal

BEI Minta Gojek dkk Segera Listing di Pasar Modal

Whats New
Tarif Listrik Tenaga Surya Makin Murah, PLTU akan Bersaing dengan Energi Terbarukan

Tarif Listrik Tenaga Surya Makin Murah, PLTU akan Bersaing dengan Energi Terbarukan

Whats New
Soal Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Pidana, Ini Faktanya Versi BCA

Soal Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Pidana, Ini Faktanya Versi BCA

Whats New
BKPM: Izin Pembangunan Industri Miras Sudah Ada sejak 1931

BKPM: Izin Pembangunan Industri Miras Sudah Ada sejak 1931

Whats New
Startup Madeinindonesia.com Fasilitasi UKM Lakukan Ekspor ke Berbagai Negara

Startup Madeinindonesia.com Fasilitasi UKM Lakukan Ekspor ke Berbagai Negara

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X