Sri Mulyani: Kalau Ekonomi Lemah, Saya Tidak Boleh Lemah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengguyur Rp 10,3 triliun dana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk berbagai insentif menangkal dampak virus corona terhadap perekonomian.

Banyak pihak pun mempertanyakan sumber uang yang digunakan pemerintah untuk hal itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam mengelola kebijakan fiskal, hal yang lumrah ketika terjadi pemasukan dan pengeluaran.

Namun, dia menekankan, hal itu terjadi untuk mengelola perekonomian negara.

Baca juga: Sri Mulyani Guyur Rp 3,3 Triliun, Pemda Diminta Tak Tarik Pajak Hotel dan Restoran

Dengan demikian, langkah pemerintah yang jor-joran menggunakan APBN untuk belanja insentif diharapkan bisa menjaga ekonomi dalam negeri dari gejolak.

"Dalam mengelola kebijakan, sikap kita harus countercyclical. Kalau ekonomi lemah, saya tidak boleh lemah. Saya justru bebaskan. Kalau saya procyclical, saya tidak jadi Menteri Keuangan, tapi cheerleader," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Sebagai informasi, kebijakan fiskal yang prosiklikal artinya meningkatkan pengeluaran pemerintah dan mengurangi pemungutan pajak selama ekspansi ekonomi, tetapi mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pajak selama resesi.

Adapun countercyclical artinya mengambil pendekatan sebaliknya, yaitu mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak selama ekonomi sedang booming, serta meningkatkan pengeluaran dan memangkas pemungutan pajak ketika sedang dalam masa resesi.

Baca juga: Sri Mulyani Bakal Selamatkan Jiwasraya Pakai APBN?

Sri Mulyani pun meyakini bahwa dengan menerapkan kebijakan countercyclical, stimulus yang diberikan pemerintah bisa mendorong ekonomi meski berisiko defisit APBN bakal melebar.

"Jadi kalau ekonomi turun, penerimaan pajak lemah, kita memang harus siapkan diri untuk tingkatkan defisit. Kalau pemerintah ikut mengencangkan ikat pinggang, yang terjadi procyclical. Ekonomi lemah, pemerintah tetap mau potong semua belanja maka ekonomi nyungsep," terang mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Namun demikian, Sri Mulyani mengatakan, biaya yang harus dikeluarkan pemerintah ketika mengambil kebijakan countercyclical lebih kecil.

Defisit yang melebar pun bisa dibiayai dengan utang melalui penerbitan obligasi.

Baca juga: Sri Mulyani Bebaskan Pajak Restoran dan Hotel Selama 6 Bulan

Tahun ini, pemerintah menargetkan pembiayaan utang sebesar Rp 351,85 triliun dalam APBN 2020.

"Defisit itu dibiayai dari pembiayaan. Hari ini kita bisa issue bonds 30 tahun dengan suku bunga di bawah 3 persen. The good thing is the lowest interest rate. Tugas kami melakukan counter siklus ekonomi, itu yang kita lakukan," ujar Sri Mulyani.

"Dan tetap melakukan pengelolaan secara hati-hati dan prudent. Namun, tidak berarti kami tidak merespons kondisi ekonomi yang terus berubah," imbuhnya.