Lagi, BI Bakal Guyur Rp 117,8 Triliun ke Pasar Keuangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) akan melanjutkan penyaluran injeksi likuiditas (quantitative easing/QE) guna memulihkan ekonomi akibat wabah virus corona (Covid-19).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, injeksi likuiditas lanjutan ini bernilai sebesar Rp 117,8 triliun. Dia bilang, injeksi bisa ditempuh dengan beberapa cara.

Salah satunya dengan ekspansi operasi moneter melalui penyediaan term repo kepada perbankan maupun korporasi.

Baca juga: Dampak Virus Corona, BI Injeksi Likuiditas Rp 300 Triliun

"Penyediaan term repo tentunya dengan transaksi underlying Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan tenor hingga 1 tahun," kata Perry dalam konferensi video, Selasa (14/4/2020).

Selain itu, pihaknya menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah masing-masing sebesar 200 basis poin (bps) Bank Umum (BU) konvensional dan bank syariah mulai berlaku 1 Mei 2020.

Penurunan GWM ini akan menambah likuiditas perbankan sekitar Rp 120 triliun.

Di sisi lain, bank sentral tidak memberlakukan kewajiban tambahan giro untuk pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) baik terhadap Bank Umum Konvensional maupun Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah untuk periode 1 (satu) tahun.

Baca juga: BI Pertahankan Suku Bunga di Level 4,5 Persen

Sama seperti GWM Rupiah, kebijakan ini juga mulai berlaku pada 1 Mei 2020.

"Ketentuan ini menambah likuiditas di perbankan Rp 15,8 triliun. Sehingga dari penurunan GWM rupiah dan kebijakan tidak wajib tambahan giro untuk pemenuhan RIM akan kembali menambah injeksi kurang lebih Rp 117,8 triliun," terang Perry.

Perry penyebut, injeksi likuiditas merupakan salah satu dari 4 langkah kebijakan Bank Indonesia. Adapun 3 kebijakan lainnya adalah menstabilisasi nilai tukar melalui triple intervention di pasar spot, pasar DNDF (Domestic Non-Deliverable Forward), dan pasar sekunder.

Bank sentral pun akan menaikkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 200 bps untuk BU konvensional dan sebesar 50 bps untuk BU Syariah mulai berlaku 1 Mei 2020.

"Dengan langkah-langkah ini, tentu saja bukan hanya likuiditas perbankan akan meningkat, tapi kemampuan manajemen likuiditas di perbankan juga akan baik. Karena seluruh rasio ini dapat di- repo ke BI," pungkas Perry.