Janji Anies Stop Reklamasi dan Terbitnya Pepres Pelegalan Pulau Buatan di Teluk Jakarta

Kompas.com - 16/05/2020, 09:12 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers di Balai Kota DKI, Jumat (15/5/2020). Tangkapan layar dari akun Youtube Pemprov DKI JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers di Balai Kota DKI, Jumat (15/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).

Dalam Perpres yang diteken Jokowi pada 16 April lalu ini, diatur pula keberadaan pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Pulau-pulau reklamasi ini sebelumnya menuai polemik panjang dan sempat disegel Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Di Perpres Nomor 60 Tahun 2020, disebutkan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase.

Dalam pasal 81, dijelaskan Zona B8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 merupakan zona dengan karakteristik daya dukung lingkungan rendah, prasarana lingkungan sedang hingga rendah yang berada pada kawasan reklamasi dengan rawan intrusi air laut dan rawan abrasi.

Baca juga: Edhy Prabowo Akan Kaji Reklamasi Teluk Benoa yang Dibatalkan Susi

Masih di pasal yang sama, zona B8 diperuntukkan untuk permukiman dan fasilitasnya, perdagangan dan jasa, industri dan pergudangan, pembangkit listrik, serta peruntukkan kegiatan wisata.

"Zona B8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Pulau Reklamasi C, D, G, N di pesisir pantai Utara Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur," bunyi ayat (3) pasal 81.

Sebagai informasi, saat ini ada 13 pulau buatan yang rencananya dibangun di Teluk Jakarta, terentang dari Tangerang hingga ke Marunda yang merupakan perbatasan Jakarta dengan Bekasi.

Ketiga belas pulau reklamasi tersebut yakni Pulau A, B, dan E (pemegang izin PT Kapuk Naga Indah), Pulau C dan D (PT Kapuk Naga Indah), Pulau G (PT Muara Wisesa Samudra), Pulau H (pemegang izin PT Taman Harapan Indah).

Baca juga: KKP: Rencana Reklamasi Harus Disertai Perencanaan yang Akurat

Lalu Pulau I, J, K, dan L (pemegang izin PT Pembangunan Jaya Ancol), Pulau I (pemegang izin PT Jaladri Kartika Paksi), Pulau M dan L (pemegang izin PT Manggala Krida Yudha), Pulau O dan F (pemegang izin PT Jakarta Propertindo), Pulau N (Pelindo II), Pulau P dan Q (pemegang izin PT KEK Marunda Jakarta).

Moratorium reklamasi dicabut Luhut

Merunut pada tahun 2017, Luhut Binsar Pandjaitan yang saat itu menjabat Menko Bidang Kemaritiman menerbitkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017.

Aturan itu diterbitkan untuk mencabut moratorium reklamasi yang ditetapkan mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Surat tersebut juga dikirim Luhut kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Semua ketentuan yang berlaku dari semua Kementerian/Lembaga yang terlibat itu tidak ada masalah. Sampai rekayasa teknologi dari PLN, Pertamina itu semua sudah kami lakukan," kata Luhut saat itu.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BLT UMKM Sudah Masuk Tahap II, Bagaimana Skema Pencairan?

BLT UMKM Sudah Masuk Tahap II, Bagaimana Skema Pencairan?

Whats New
373.745 Orang Masuk Daftar Hitam Kartu Prakerja, Ini Sebabnya

373.745 Orang Masuk Daftar Hitam Kartu Prakerja, Ini Sebabnya

Whats New
Menaker ke Pendemo UU Cipta Kerja: Kalau Tidak Puas, Bisa Digugat ke MK!

Menaker ke Pendemo UU Cipta Kerja: Kalau Tidak Puas, Bisa Digugat ke MK!

Whats New
7 Kota di Indonesia yang Dibangun Penjajah Belanda dari Nol

7 Kota di Indonesia yang Dibangun Penjajah Belanda dari Nol

Whats New
Omzet Anjlok Selama Pandemi, Aulia: Bersyukur Banget Dapat Bantuan dari Pak Presiden Ini...

Omzet Anjlok Selama Pandemi, Aulia: Bersyukur Banget Dapat Bantuan dari Pak Presiden Ini...

Smartpreneur
Milenial juga Bisa Beli Rumah Sendiri, Ikuti 4 Cara ini!

Milenial juga Bisa Beli Rumah Sendiri, Ikuti 4 Cara ini!

Earn Smart
Menaker Jamin UU Cipta Kerja Tetap Sejahterakan Buruh

Menaker Jamin UU Cipta Kerja Tetap Sejahterakan Buruh

Whats New
Kemenperin: Halal Bukan Karena Masalah Agama, Sekarang Jadi Fesyen

Kemenperin: Halal Bukan Karena Masalah Agama, Sekarang Jadi Fesyen

Whats New
Ulin Yusron, Influencer Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN ITDC

Ulin Yusron, Influencer Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN ITDC

Whats New
[POPULER MONEY] Cara Daftar BLT UMKM bagi yang Tak Punya Rekening | Luhut Geram Gantungan Baju Pun Impor

[POPULER MONEY] Cara Daftar BLT UMKM bagi yang Tak Punya Rekening | Luhut Geram Gantungan Baju Pun Impor

Whats New
Ada BLT UMKM Tahap II, Ini Syarat hingga Cara Mendapatkannya

Ada BLT UMKM Tahap II, Ini Syarat hingga Cara Mendapatkannya

Whats New
BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

Whats New
DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

Whats New
Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Whats New
Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X