Wacana Pelonggaran PSBB, Sri Mulyani: Kesehatan dan Ekonomi Sama Penting

Kompas.com - 31/05/2020, 16:55 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMenteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mempertanyakan manakah yang lebih harus didahulukan, kesehatan atau ekonomi.

Hal ini dikaitkan dengan rencana pemerintah untuk melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) di tengah masa pandemi virus corona (Covid-19) yang masih terjadi.

"Bagi saya, keduanya sama pentingnya dan harus berjalan bersama. Pandangan yang seolah-olah mendahulukan ekonomi sehingga buru-buru dilakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah tidak benar," tulis Sri Mulyani pada akun Instagram pribadinya @smindrawati, Minggu (31/5/2020).

Baca juga: Babak Baru Sri Mulyani Vs Netflix Soal Pajak

Pada 29 Mei 2020, kepada Tim Redaksi Kompas, ia menjelaskan usaha pemerintah menjaga keseimbangan keduanya.

Sejak bulan Maret 2020, lanjut Sri Mulyani, melalui PSBB pemerintah melakukan langkah untuk memprioritaskan kesehatan dengan terlebih dahulu merelokasikan anggaran untuk sarana dan fasilitas kesehatan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, serta masyarakat langsung.

Langkah-langkah pencegahan secara masif dilakukan dari tingkat pusat sampai level terkecil di desa-desa.

Percepatan juga terlihat dari jumlah laboratorium penanganan Covid-19 yang bertambah signifikan mulai dari hanya satu laboratorium di bulan Maret, hingga kini telah berjumlah lebih dari 100 laboratorium untuk rapid test dan Polymerase Chain Reaction (PCR).

Baca juga: Sri Mulyani Suntik Rp 90,25 Triliun untuk Bayar Utang Pertamina dan PLN

Bendahara Keuangan Negara ini juga memastikan bahwa pemerintah mengikuti standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam melakukan pelonggaran PSBB

Standar WHO adalah jika angka Reproduksi Efektif (Rt) di bawah 1 selama 14 hari, maka dapat dilakukan pelonggaran PSBB.

Berdasarkan zonasi, lanjut Ani, terdapat sekitar 220 daerah yang masuk zona hijau atau daerah yang minim terkena Covid-19.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X