Wacana Pelonggaran PSBB, Sri Mulyani: Kesehatan dan Ekonomi Sama Penting

Kompas.com - 31/05/2020, 16:55 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMenteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mempertanyakan manakah yang lebih harus didahulukan, kesehatan atau ekonomi.

Hal ini dikaitkan dengan rencana pemerintah untuk melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) di tengah masa pandemi virus corona (Covid-19) yang masih terjadi.

"Bagi saya, keduanya sama pentingnya dan harus berjalan bersama. Pandangan yang seolah-olah mendahulukan ekonomi sehingga buru-buru dilakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah tidak benar," tulis Sri Mulyani pada akun Instagram pribadinya @smindrawati, Minggu (31/5/2020).

Baca juga: Babak Baru Sri Mulyani Vs Netflix Soal Pajak

Pada 29 Mei 2020, kepada Tim Redaksi Kompas, ia menjelaskan usaha pemerintah menjaga keseimbangan keduanya.

Sejak bulan Maret 2020, lanjut Sri Mulyani, melalui PSBB pemerintah melakukan langkah untuk memprioritaskan kesehatan dengan terlebih dahulu merelokasikan anggaran untuk sarana dan fasilitas kesehatan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, serta masyarakat langsung.

Langkah-langkah pencegahan secara masif dilakukan dari tingkat pusat sampai level terkecil di desa-desa.

Percepatan juga terlihat dari jumlah laboratorium penanganan Covid-19 yang bertambah signifikan mulai dari hanya satu laboratorium di bulan Maret, hingga kini telah berjumlah lebih dari 100 laboratorium untuk rapid test dan Polymerase Chain Reaction (PCR).

Baca juga: Sri Mulyani Suntik Rp 90,25 Triliun untuk Bayar Utang Pertamina dan PLN

Bendahara Keuangan Negara ini juga memastikan bahwa pemerintah mengikuti standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam melakukan pelonggaran PSBB

Standar WHO adalah jika angka Reproduksi Efektif (Rt) di bawah 1 selama 14 hari, maka dapat dilakukan pelonggaran PSBB.

Berdasarkan zonasi, lanjut Ani, terdapat sekitar 220 daerah yang masuk zona hijau atau daerah yang minim terkena Covid-19.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Baru, Peserta Program Kartu Prakerja Wajib Tonton Video Induksi

Aturan Baru, Peserta Program Kartu Prakerja Wajib Tonton Video Induksi

Whats New
[POPULER MONEY] Ketua Umum PBNU Jadi Komut KAI | Lowongan Kerja BUMN

[POPULER MONEY] Ketua Umum PBNU Jadi Komut KAI | Lowongan Kerja BUMN

Whats New
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Dibuka Hari Ini, Kuota 600.000 Peserta

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Dibuka Hari Ini, Kuota 600.000 Peserta

Whats New
Ini Alasan Erick Thohir Tunjuk Said Aqil Jadi Komut KAI

Ini Alasan Erick Thohir Tunjuk Said Aqil Jadi Komut KAI

Whats New
Lengkap, Rincian Biaya Admin Tabungan BNI, BRI, BTN, dan Mandiri

Lengkap, Rincian Biaya Admin Tabungan BNI, BRI, BTN, dan Mandiri

Spend Smart
Angkat Penjualan Tenun Ikat NTT Melalui Portal Online

Angkat Penjualan Tenun Ikat NTT Melalui Portal Online

Smartpreneur
Seberapa Penting Siapkan Masa Pensiun Sedari Dini?

Seberapa Penting Siapkan Masa Pensiun Sedari Dini?

Earn Smart
KKP: Tak Ada Kapal Asing di Laut Halmahera

KKP: Tak Ada Kapal Asing di Laut Halmahera

Whats New
UMKM Mau Jual Produknya di Kimia Farma? Ini yang Harus Diperhatikan

UMKM Mau Jual Produknya di Kimia Farma? Ini yang Harus Diperhatikan

Smartpreneur
Ada Peluang Kerja Sama, Bos Bank Islam Dubai Sowan ke Bank Syariah Indonesia

Ada Peluang Kerja Sama, Bos Bank Islam Dubai Sowan ke Bank Syariah Indonesia

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Waspadai Serbuan Impor Baja dari China Setelah Pandemi

Pemerintah Dinilai Perlu Waspadai Serbuan Impor Baja dari China Setelah Pandemi

Whats New
Petani Didorong Manfaatkan Sistem Resi Gudang, Untuk Apa?

Petani Didorong Manfaatkan Sistem Resi Gudang, Untuk Apa?

Whats New
Luhut Sebut Mangrove Bisa Tingkatkan Pendapatan Negara, Begini masyarakat

Luhut Sebut Mangrove Bisa Tingkatkan Pendapatan Negara, Begini masyarakat

Rilis
[TREN KESEHATAN KOMPASIANA] Setahun Covid-19 di Indonesia | Vaksinasi dan Herd Immunity | Pengalaman Donor Plasma Konvalesen

[TREN KESEHATAN KOMPASIANA] Setahun Covid-19 di Indonesia | Vaksinasi dan Herd Immunity | Pengalaman Donor Plasma Konvalesen

Rilis
Pegawai DJP Tersangkut Kasus Suap, Angota Komisi XI DPR Sentil Sri Mulyani

Pegawai DJP Tersangkut Kasus Suap, Angota Komisi XI DPR Sentil Sri Mulyani

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X