Dituding Tak Berkoordinasi dengan Anies soal Corona, Ini Jawaban Luhut

Kompas.com - 03/06/2020, 09:47 WIB
Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (7/2/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIMenko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjawab tudingan soal dirinya yang dianggap tidak berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penanganan pandemi virus corona di Ibu Kota.

Menurut Luhut, koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta selama ini berjalan dengan baik. Kebijakan terkait penanganan Covid-19, kata dia, selalu dikoordinasikan dengan pemda.

"Ada yang bilang, itu Menteri Ad Interim Perhubungan tidak berkoordinasi dengan Gubernur DKI. Siapa bilang? Orang kami telepon-teleponan. Kami bicarakan jelas. Karena ini masalah ramai-ramai, bukan masalah per orang. Jangan dibikin masalah per orang," kata Luhut, Selasa (2/6/2020).

Diungkapkan Luhut, dirinya sering kali menelepon langsung Anies untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Jakarta, termasuk penanganan Covid-19. 

Baca juga: Yakin Terapkan New Normal, Luhut: Kita Lakukan Berdasarkan Data!

Koordinasi Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi salah satunya yakni terkait ojek online ( ojol).

Saat menjadi Menhub Ad Interim menggantikan Budi Karya Sumadi yang dirawat karena positif corona, Luhut menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dalam regulasi itu, Kementerian Perhubungan membolehkan ojek daring mengangkut penumpang dengan syarat harus memenuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.

Aturan yang dirilis Luhut ini menabrak aturan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) yang dikeluarkan Anies.

Baca juga: Luhut Ungkap Alasan Pemerintah Belum Umumkan Berlakunya New Normal

Belakangan setelah menuai kontroversi, Luhut menjelaskan bahwa peraturan yang dikeluarkannya berlaku untuk skala nasional. Namun, dalam penerapannya di lapangan, diserahkan pada masing-masing pemda.

Dalam Permenhub tersebut, ojol dibolehkan membawa penumpang diatur dalam pasal 11 huruf (d) yang berbunyi, "Dalam hal tertentu, untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan."

Untuk dapat mengangkut penumpang, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi mitra ojol, antara lain melakukan penyemprotan disinfektan pada kendaraan sebelum digunakan, penggunaan masker dan sarung tangan, serta pengendara dalam kondisi sehat dengan suhu badan normal.

Penjelasan Kemenhub

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiayadi mengatakan, peraturan tersebut telah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menurut dia, peraturan tersebut telah ditetapkan. Dengan demikian, ojek online dapat kembali diperbolehkan mengangkut penumpang. Dia pun meminta aplikator menyesuaikan dengan algoritma sesuai dengan protokol kesehatan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Profesi Utama Jadi Selingan | Mengenal Female Wedding Photographer | Dosen Di-'ghosting' Mahasiswa

[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Profesi Utama Jadi Selingan | Mengenal Female Wedding Photographer | Dosen Di-"ghosting" Mahasiswa

Rilis
Lolos Gelombang 12, Ini Langkah untuk Memulai Pelatihan Kartu Prakerja

Lolos Gelombang 12, Ini Langkah untuk Memulai Pelatihan Kartu Prakerja

Whats New
Gelombang 13 Kartu Prakerja Bakal Dibuka Kamis Besok Pukul 12.00 WIB

Gelombang 13 Kartu Prakerja Bakal Dibuka Kamis Besok Pukul 12.00 WIB

Whats New
Kemenaker: Implementasi Program JKP Indonesia Lebih Cepat Dibanding Malaysia

Kemenaker: Implementasi Program JKP Indonesia Lebih Cepat Dibanding Malaysia

Whats New
Rupiah Berbalik Menguat, Ditutup Pada Level Rp 14.245 Per Dollar AS

Rupiah Berbalik Menguat, Ditutup Pada Level Rp 14.245 Per Dollar AS

Whats New
Ingin Daftar Kartu Prakerja? Ini Kriteria Agar Diterima Sebagai Peserta

Ingin Daftar Kartu Prakerja? Ini Kriteria Agar Diterima Sebagai Peserta

Whats New
IHSG Ditutup Menguat, Asing Borong Saham BBRI dan BBCA

IHSG Ditutup Menguat, Asing Borong Saham BBRI dan BBCA

Whats New
Juni 2021, Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 Sebanyak 1 Juta Per Hari

Juni 2021, Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 Sebanyak 1 Juta Per Hari

Whats New
Gubernur BI Optimistis 12 Juta Merchant Gunakan QRIS Dalam Waktu Dekat

Gubernur BI Optimistis 12 Juta Merchant Gunakan QRIS Dalam Waktu Dekat

Whats New
Pegawai Ditjen Pajak Terlibat Kasus Suap, Sri Mulyani: Ini Jelas Pengkhianatan

Pegawai Ditjen Pajak Terlibat Kasus Suap, Sri Mulyani: Ini Jelas Pengkhianatan

Whats New
Standard Chartered Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,5 Persen di 2021

Standard Chartered Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,5 Persen di 2021

Whats New
Ini Promo ShopeePay, Tokopedia dan Bukalapak di Maret 2021

Ini Promo ShopeePay, Tokopedia dan Bukalapak di Maret 2021

Rilis
Pesan Luhut kepada Para Pejabat: Jangan Merasa Sombong dan Hebat

Pesan Luhut kepada Para Pejabat: Jangan Merasa Sombong dan Hebat

Whats New
Sri Mulyani Sebut Pegawai DJP yang Diduga Terlibat Kasus Suap Telah Dibebastugaskan

Sri Mulyani Sebut Pegawai DJP yang Diduga Terlibat Kasus Suap Telah Dibebastugaskan

Whats New
Soal Dugaan Kasus Suap di Ditjen Pajak, Sri Mulyani: Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Awal 2020

Soal Dugaan Kasus Suap di Ditjen Pajak, Sri Mulyani: Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Awal 2020

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X