Total Insentif Pajak untuk Pelaku Usaha Capai Rp 123 Triliun

Kompas.com - 04/06/2020, 15:18 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMenteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan total insentif perpajakan untuk pelaku usaha mencapai Rp 123,01 triliun.

Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani dalam keterangan pers usai rapat terbatas, Rabu (3/6/2020).

“Selanjutnya adalah dukungan dalam pemulihan ekonomi ini, dukungan dalam bentuk insentif perpajakan kepada dunia usaha. Kita semua tahu bahwa sektor usaha mengalami tekanan yang luar biasa akibat Covid-19," ujarnya dikutip dari laman Setkab.go.id, Kamis (4/6/2020).

Baca juga: OJK Ingatkan BP Tapera Agar Kasus Jiwasraya Tak Terulang

Ia mengatakan, insentif dibutuhkan pelaku usaha agar bisa bertahan di tengah pandemi virus corona atau Covid 19.

Menurut Menkeu, total pajak untuk Pasal 21 atau pajak karyawan yang ditangguhkan pemerintah mencapai Rp25,6 triliun. 

Lebih dari 1.062 kelompok industri atau sektor masuk di dalam sektor yang bisa mendapatkan insentif pajak ini.

Pemerintah juga menanggung pajak final UMKM sehingga pekau UMKM tidak perlu membayar pajak. 

Baca juga: Tips Tetap Dapat Penghasilan Saat di Rumah Saja

“Untuk perusahaan yang mengimpor bahan baku, 431 kelompok usaha yang melakukan impor bahan baku, terutama industri manufaktur mereka juga dibebaskan PPh Pasal 22 impornya, ini sebesar Rp 14,75 triliun,” kata Menkeu.

Sementara itu ada 846 kelompok usaha dari mulai manufaktur hingga jasa semuanya mendapatkan dan masuk di dalam insentif angsuran PPh Pasal 25 yang di kurangi sebesar 30  persen.

"Besaran insentifnya (PPh Pasal 25) Rp 14,4 triliun,” ujarnya.

Selain itu ada juga insentif pengembalikan PPN kelompok usaha agar bisa befrtahan di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Pengakuan Susi Pudjiastuti: Susi Air Harus PHK Karyawan Akibat Pandemi



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X