Sosok 2 Kader Partai Pendukung Pemerintah di Kursi Komisaris Telkom

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMN Erick Thohir melakukan perombakan di posisi direksi dan komisaris PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom. Pergantian pucuk pimpinan BUMN telekomunikasi itu dilakukan lewat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Ada nama baru dalam perombakan tersebut. Salah satunya Co-founder dan Presiden Bukalapak Muhammad Fajrin Rasyid yang kini diplot sebagai Direktur Digital Telkom menggantikan Faizal R. Djoemadi.

Lalu ada Dian Rachmawati yang ditunjuk sebagai Direktur Wholesale & International Service menggantikan Edwin Aristiawan. Dian sebelumnya tercatat menduduki posisi Direktur Utama Pelindo I.

Sementara itu, pemegang saham tidak mengubah posisi Direktur Utama, yaitu Ririek Adriansyah. Lalu di posisi kursi komisaris, ada sejumlah wajah baru yang muncul.

Baca juga: Daftar Relawan Jokowi Saat Pilpres di Kursi Komisaris BUMN Karya

Dua sosok Komisaris Telkom yang baru tercatat berasal dari unsur anggota partai politik pendukung pemerintah. Berikut profil 2 sosok kader partai di kursi komisaris Telkom:

1. Rizal Mallarangeng

Rizal masuk jadi sederet politikus yang menjabat sebagai komisaris di perusahaan pelat merah. Pria asal Makassar ini tercatat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar periode kepengurusan 2019-2024.

Di Partai Beringin itu, Rizal jadi satu dari sebelas wakil ketua umum yang membantu tugas Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Rizal juga dikenal sebagai adik dari Andi Mallarangeng yang juga seorang politikus dan pernah menjadi Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain itu, dia juga dikenal sebagai pendiri Freedom Institute.

Karir politik Rizal cukup panjang. Berbeda dengan kakaknya yang bergabung dengan Partai Demokrat, Rizal memilih jalan meniti karir sebagai politikus di Partai Golkar.

Baca juga: Politikus hingga Jenderal Jadi Komisaris BUMN, Bagaimana Proses Seleksinya?

Dia juga sempat mengemban jabatan sebagai Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di era Aburizal Bakrie. Tahun 2009, dirinya bahkan sempat berkampanye sebagai calon presiden, meski kemudian upayanya kandas karena popularitasnya saat itu masih kecil.

2. Wawan Iriawan

Wawan Iriawan dikenal sebagai kader Partai Nasdem. Dalam Kongres II Partai Nasdem di JIExpo Kemayoran Jakarta, namanya masuk dalam kepengurusan partai periode 2019-2024 di bawah kepemimpinan Surya Paloh.

Di kepengurusan baru, Wawan menjabat sebagai Sekretaris di Mahkamah Partai Nasdem. Dikutip dari laman resmi Partai Nasdem, Wawan juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai.

Sebenarnya, bolehkan kader partai menempati jabatan tinggi di BUMN?

Baca juga: Tak Ada Titipan, Ini Seleksi Komisaris BUMN Menurut Erick Thohir

Merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Dalam bab II soal persyaratan berbunyi: "Persyaratan lain anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, yaitu bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif," demikian bunyi pasal tersebut.

Selain Rizal dan Wawan, Erick Thohir juga memasukan nama Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian BUMN Alex Denni ke jajaran komisaris perusahaan telekomunikasi plat merah itu.

Untuk posisi komisaris independen Telkom, mantan bos Inter Milan itu mencopot Cahyanan Ahmadjayadi dan Margiyono Darsasumarja. Sebagai gantinya, Erick menunjuk Ahmad Fikri Assegaf dan Candra Arie Setiawan.

Baca juga: Erick Thohir Tunjuk Relawan Jokowi Jadi Komisaris PT PP Kedua Kali

Sebelumnya, Erick menegaskan bahwa seleksi pimpinan perusahaan negara, termasuk pemilihan komisaris BUMN, dilakukan sesuai prosedur dan tanpa tekanan dari pihak lain.

Pemilihan pimpinan perusahaan negara, baik posisi direksi maupun komisaris BUMN, dilakukan dengan proses yang mengedepankan kompetensi dan berpedoman pada aturan yang berlaku.

"Saya tidak takut diancam-ancam karena loyalitas saya jelas, ke Presiden," ujar Erick.

Sebelum ditunjuk menjadi komisaris maupun direksi, Erick menekankan selalu ada seleksi ketat dalam proses penilaian atau assesment yang mencakup sejumlah kriteria yang harus dipenuhi.

"Ada proses assessment yang perlu diikuti. Direksi dan komisaris harus berakhlak. Kita masukan juga mengerti digital leadership, global business safety, customer focus, building strategic partnership," kata dia.