Tahun Depan, Pembangunan Konstruksi Ibu Kota Baru Dimulai

Kompas.com - 24/06/2020, 13:17 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan) saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Jokowi mengaku puas setelah meninjau lokasi tersebut yang nantinya akan dibangun kluster pemerintahan, termasuk Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan) saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Jokowi mengaku puas setelah meninjau lokasi tersebut yang nantinya akan dibangun kluster pemerintahan, termasuk Istana Kepresidenan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tetap melanjukan pembangunan fisik ibu kota baru yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan pihaknya menargetkan pembangunan ibu kota baru sudah bisa masuk ke fase konstruksi pada tahun 2021.

"Kami masih dalam tahap perencanaan, yang mana kami masih sedang berfokus pada desain dasar ibu kota baru dan penyusunan undang-undang atau payung hukumnya bersama DPR RI," kata Basuki dikutip dari Antara, Rabu (24/6/2020).

"Kami berharap pada tahun depan, kami bisa beralih ke tahap konstruksi terkait proyek ibu kota baru," kata dia lagi.

Lanjut dia, pemerintah tak sendiri dalam menggarap proyek-proyek di ibu kota baru. Investor, baik dalam dan luar negeri, akan dilibatkan dengan skema kerja sama saling menguntungkan.

Baca juga: Ada Pandemi Covid-19, Jadikah PNS Pindah ke Ibu Kota Baru?

"Mengingat pemerintah Indonesia tidak bisa bekerja sendiri, bermitra dengan sektor swasta dari negara lain akan menjadi suatu hal yang penting," katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa ibu kota baru Republik Indonesia diproyeksikan untuk menjadi sebuah ibu kota yang ramah lingkungan dan mengadopsi teknologi kota pintar atau smart city.

Sebelumnya Basuki menegaskan, tidak ada satu pun kegiatan terkait ibu kota negara baru ( IKN) pada tahun ini selama pandemi Covid-2019.

Menurut dia, tidak ada satu pun kegiatan terkait ibu kota baru pada tahun ini karena memang payung hukum dan undang-undangnya belum ada, sehingga Kementerian PUPR tidak mengalokasikannya.

Basuki menjelaskan bahwa keberadaan perangkat lunak terkait ibu kota negara yang baru hanyalah untuk mempersiapkan gagasan-gagasan, bukan desain ibu kota.

Baca juga: Ada Corona, Proyek Bendungan Ibu Kota Baru Tetap Lanjut

Halaman:


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X