Bank Dunia: Jangan Lupakan Peran Swasta dalam Proyek Tol

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia menilai, mengandalkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangun jalan bebas hambatan (jalan tol) bukanlah strategi yang efisien.

Adapun saat ini, PT Jasa Marga (Persero) Tbk tetap menjadi pemain dominan yang mengoperasikan setengah dari semua jalan tol, meski pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah menggunakan sistem skema KPS.

"Meskipun mengandalkan BUMN telah berkontribusi melampaui target BPJT, ini mungkin bukan pilihan yang paling efisien untuk membangun 4. 218 KM yang kontraknya belum ditugaskan," kata Senior Transport Specialist World Bank, Elena Chesheva dalam konferensi video, Kamis (25/6/2020).

Baca juga: Ada 15 Jalan Tol Baru yang Akan Diresmikan di 2020

Sebab kata Chesheva, dalam banyak kasus, proyek-proyek yang ditugaskan pada BUMN memerlukan dukungan pemerintah untuk mencapai vialibitas pada saat pelaksanaan proyek, atau mempertahankan vialibitas selama pengoperasian konsensi

Selain itu, sebagian besar BUMN yang mampu mengambil konsesi jalan baru sudah sangat terbebani (leveraged) dan mungkin tak memiliki kapasitas untuk meningkatkan lebih banyak saham atau utang tanpa subsidi dari pemerintah.

Akibatnya, akan meningkatkan risiko fiskal dari kewajiban kontijensi. Memang, rasio kewajiban terhadap ekuitas (LE) BUMN telah meningkat dan lebih dari 2 kali lipat rasio LE rata-rata perusahaan swasta.

"Perencanaan, persiapan, dan pengemasan proyek yang tidak memadai, kurangnya kapasitas pendanaan yang andal, serta ketidakpastian lainnya mungkin telah mengurangi minat dari calon peserta lelang sektor swasta," papar Chesheva.

Baca juga: Dapat Suntikan Rp 7,5 Triliun, Hutama Karya Akan Bangun 2 Ruas Tol di Trans-Sumatera

Untuk itu Bank Dunia menyarankan pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan investasi sektor swasta dalam pembangunan jalan tol.

Harus lebih banyak lagi ruang yang diberikan oleh BPJT untuk peran sektor swasta berkoordinasi dengan Ditjen PIPUP melalui upaya berkelanjutan.

"Selain itu, kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN harus menetapkan struktur tata kelola untuk memberikan insentif bagi perilaku berhati-hati secara komersial oleh BUMN dalam proses pelelangan dan pelaksanaan proyek jalan tol," saran Elena.

Begitu pemerintah Indonesia dan BPJT telah menciptakan lingkungan pendukung yang baik untuk sektor swasta, memang masih ada risiko yang muncul dari BUMN yang mengurangi jumlah peserta lelang sektor swasta, utamanya dalam keuntungan secara tidak adil dari subsisi langsung/tidak langsung.

"Jika BUMN tidak dapat bertindak dengan hati-hati, pemerintah bisa mempertimbangkan BUMN itu dari beberapa proyek," pungkasnya.