Kepala Bappenas Sebut Kepala Daerah Ubah-ubah Garis Kemiskinan Jelang Pilkada

Selain itu tidak semua kabupaten/kota memperbarui data kemiskinan di masing-masing daerahnya.

"Karena itu persentil yang akan diintervensi berdasar APBN akan sangat dipengaruhi data-data daerah. Once daerah tidak melakukan updating, akan terjadi sesuai di sana. Itu persoalan kita," ujar Suharso.

Sebagai informasi, Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. Hal yang dibahas lembaga legislatif tersebut bersama pemerintah terkait verifikasi dan validasi data kemiskinan.

Rapat gabungan hari ini dilakukan karena di tengah dampak pandemi Covid-19, para pemangku kepentingan perlu mengambil langkah strategis dan taktis untuk memastikan data kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: Bappenas Prediksi Angka Kemiskinan di Akhir Tahun Capai 28,7 Juta Orang