Erick Thohir akan Pantau Program Penjaminan Kredit Modal Kerja bagi UMKM

Kompas.com - 07/07/2020, 15:57 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir ketika menjelaskan konsep PT Sarinah (Persero) dalam wawancara terbatasnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (8/5/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIMenteri BUMN Erick Thohir ketika menjelaskan konsep PT Sarinah (Persero) dalam wawancara terbatasnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (8/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku akan terus memantau program penjaminan Kredit Modal Kerja (KMK) untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Hal tersebut dilakukan agar program tersebut bisa cepat disalurkan dan juga tepat sasaran.

“Kami bersama dengan Kementerian Keuangan secara regular melakukan monitoring terhadap program ini, sehingga penyaluran kredit moda kerja dan program penjaminan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran,” ujar Erick, Selasa (7/7/2020).

Erick menjelaskan, pelaku UMKM yang bisa memanfaatkan program dari pemerintah ini tak bisa sembarangan. Mereka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Baca juga: Luhut Sampaikan Program dan Target Penyaluran Modal Kerja UMKM

“Penerima pinjama juga harus memiliki kriteria tertentu dan memiliki rekam jejak yang baik,” kata mantan bos Inter Milan itu.

Nantinya, kata Erick, ada pula pihak independen yang ikut memantau program penjaminan Kredit Modal Kerja (KMK) ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Pelaksanaan proses Penjaminan KMK ini akan dimonitor oleh pihak independent dalam hal ini BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), sehingga baik secara prosedur dan governance diharapkan pelaksanaan penjaminan ini dilaksanakan dengan optimal,” ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, penyaluran program kredit modal kerja untuk UMKM bisa mencapai Rp 100 triliun.

Untuk itu, pemerintah pun akan membayarkan premi penjaminan sebesar Rp 5 trilliun kepada Jamkrindo dan Askrindo. Dengan demikian, program kredit modal kerja ini pun bakal bergulir tak hanya tahun ini saja, namun hingga tahun 2021 mendatang.

"Nilainya bisa mencapai Rp 100 triliun, dan akan diperpanjang sampai 2021. Kita berharap ini tetap bergulir untuk pemulihan ekonomi agar terakselerasi, dan berjalan tidak hanya 2020 tapi juga 2021," jelas Sri Mulyani dalam video conference, Selasa (7/7/2020).

Lebih lanjut Bendahara Negara itu menjelaskan, dengan program kredit modal kerja tersebut, harapannya 60 juta UMKM yag ada di Inonesai bisa mulai pulih dan kembali produktif setelah sempat terpukul oleh pandemi virus corona (Covid-19).

Sri Mulyani pun mengatakan, untuk tahun ini kredit modal kerja yang bisa tersalurkan sebesar Rp 65 triliun hingga Rp 80 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bali Resmi Dibuka, Sandiaga: Wisman Bisa Beli Asuransi Saat Tiba di Indonesia

Bali Resmi Dibuka, Sandiaga: Wisman Bisa Beli Asuransi Saat Tiba di Indonesia

Whats New
Evaluasi PPKM: Tempat Bermain Anak di Mal Boleh Buka hingga Waspada Gelombang Ketiga

Evaluasi PPKM: Tempat Bermain Anak di Mal Boleh Buka hingga Waspada Gelombang Ketiga

Whats New
Bos OJK ke Pinjol Legal: Beri Suku Bunga Lebih Murah dan Perbaiki Cara Penagihan

Bos OJK ke Pinjol Legal: Beri Suku Bunga Lebih Murah dan Perbaiki Cara Penagihan

Whats New
Buwas Sebut Bulog Berpotensi Merugi, Ini Sebabnya

Buwas Sebut Bulog Berpotensi Merugi, Ini Sebabnya

Whats New
[POPULER MONEY] PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang | BI soal  Uang dengan Cap 'ADS'

[POPULER MONEY] PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang | BI soal Uang dengan Cap "ADS"

Whats New
Ini Daftar Proyek Kereta Cepat yang Alami Pembengkakan Biaya

Ini Daftar Proyek Kereta Cepat yang Alami Pembengkakan Biaya

Whats New
BNI Benarkan akan Caplok Bank Kecil

BNI Benarkan akan Caplok Bank Kecil

Whats New
 Cara dan Syarat Menukarkan Uang Rusak di BI

Cara dan Syarat Menukarkan Uang Rusak di BI

Whats New
Menkes Pastikan Jemaah RI Penerima Vaksin Sinovac Bisa Jalani Ibadah Umrah

Menkes Pastikan Jemaah RI Penerima Vaksin Sinovac Bisa Jalani Ibadah Umrah

Whats New
Kementan Pastikan Stok Pupuk Subsidi di Subang Aman

Kementan Pastikan Stok Pupuk Subsidi di Subang Aman

Rilis
Jenius Bank BTPN Dukung Penangkapan Polisi terhadap Terduga Pelaku Kejahatan Perbankan

Jenius Bank BTPN Dukung Penangkapan Polisi terhadap Terduga Pelaku Kejahatan Perbankan

BrandzView
 Grace Period Adalah Masa Tenggang Pembayaran Utang, Apa Itu?

Grace Period Adalah Masa Tenggang Pembayaran Utang, Apa Itu?

Spend Smart
Tak Capai Target Vaksinasi, Bogor dan Tangerang Gagal Berstatus PPKM Level 2

Tak Capai Target Vaksinasi, Bogor dan Tangerang Gagal Berstatus PPKM Level 2

Whats New
PLN Jamin Pasokan Listrik Selama Penyelenggaraan Balapan di Mandalika

PLN Jamin Pasokan Listrik Selama Penyelenggaraan Balapan di Mandalika

Rilis
Banyak Kegiatan Abaikan Protokol Kesehatan, Pemerintah Mulai Waspada Gelombang Ketiga Covid-19

Banyak Kegiatan Abaikan Protokol Kesehatan, Pemerintah Mulai Waspada Gelombang Ketiga Covid-19

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.