Fakta GBK, Aset Negara Bernilai Paling Mahal, Sebagian Dikelola Swasta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan lewat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mencatat total aset negara saat ini mencapai Rp 10.467,5 triliun. Jumlah tersebut meningkat 65 persen dari nilai tahun sebelumnya yang besarannya Rp 6.325 triliun.

Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN, Encep Sudarwan, mengatakan Gelora Bung Karno atau GBK jadi aset negara yang nilainya paling mahal. Nilai aset komplek GBK yang terbaru yakni sebesar Rp 347 triliun.

"Kalau Satker GBK nilainya Rp 347 triliun, tanahnya sekitar Rp 345 triliun, bangunannya Rp 3 triliun, itu sebuah komplek paling tinggi di Indonesia," kata Encep seperti dikutip pada Minggu (12/7/2020).

Peningkatan nilai aset terjadi lantaran DJKN telah melakukan revaluasi atau penghitungan ulang aset negara sejak 2018 hingga tahun ini.

 Baca juga: Aset Negara Naik 65 Persen Jadi Rp 10.457,5 Triliun

Dalam proses tersebut, ditemukan banyak aset pemerintah ternyata banyak di pusat-pusat kota dengan nilai yang terus meningkat. Selain itu, ada penambahan aset yang tadinya tidak tercatat.

Menurut dia, aset-aset berupa tanah negara seperti GBK harganya naik signifikan lantaran berada di jantung Kota Jakarta.

Tanah Setneg

Sementara itu, dikutip dari laman resmi Setneg, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut, hingga tahun 2015, dari keseluruhan lahan di bawah pengelolaan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (BLU PPKGBK) memiliki luas 279,08 hektare.

Sebanyak 52,83 persen di antaranya dimanfaatkan sebagai kawasan olahraga, sementara 23,67 persen yang lain telah dikerjasamakan secara komersial, dan 23,50 persen dipakai untuk kawasan pemerintahan.

Baca juga: 7 Instansi Pemerintah Paling Kaya dari Kepemilikan Aset

Beberapa aset tanah Setneg di Senayan yang dikelola swasta antara lain Hotel Sultan, Hotal Atlet Century, Taman Ria, Mal ITC Senayan, Mal Senayan City, Plaza Semanggi, Gedung Veteran, dan Mal FX Senayan. Aset-aset milik Setneg tersebut saat ini banyak dikelola oleh pihak swasta.

Selain GBK, aset Setneg lain di Jakarta yang nilainya sangat besar yakni tanah negara yang dikelola Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (BLU PPK Kemayoran) yang mengelola luas lahan seluas 454 hektare.

Sebagian besar kawasannya digunakan untuk fasilitas umum, kawasan hijau, marga jalan, saluran kali serta danau yakni seluas 203,2 hektare.

Kawasan yang dikerjasamakan secara komersial adalah seluas 101,9 hektar atau 22,4 persen dan kawasan pemerintahan dan perumahan beserta fasilitas lain seluas 148,9 hektar atau 32,8 persen.

Baca juga: Menilik Besaran Anggaran Pendidikan di 2 Periode Jokowi

Sebagai informasi, DJKN mencatat Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) berada di urutan ketiga kementerian/lembaga yang mengelola aset negara paling besar senilai Rp 575,41 triliun.

Aset negara

Sebelumnya, Encep mengatakan, hasil revaluasi paling baru terkait keseluruhan aset negara telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Itulah hasil revaluasi menaikkan aset sekitar Rp 4000 triliun, kemarin kan kita nilai, Alhamdulillah sudah selesai sudah di audit BPK dan keluar opininya WTP, aset tetap kita meningkat," ujar dia.

Dengan adanya kenaikan nilai aset tersebut, ekuitas pemerintah pun naik menjadi Rp 5.127,31 triliun dari sebelumnya Rp 1.407,8 triliun.

Baca juga: Mengenal Eigendom, Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Belanda

Demikian juga dengan kewajiban yang naik menjadi Rp 5.340,22 triliun dari sebelumnya Rp4.917,47 triliun.

Lebih rinci Encep menjelaskan, aset negara tersebut terdiri atas aset lancar yang sebesar Rp 491,86 triliun dari yang sebelumnya Rp 437,87 triliun, investasi jangka panjang sebesar Rp 3.001,2 triliun dari yang sebelumnya Rp 2.877,28 triliun, serta aset tetap sebesar Rp 5.949,59 triliun dari sebelumnya Rp 1.931,05 triliun.

Selain itu untuk aset lain yang dimiliki pemerintah saat ini tercatat sebesar Rp 967,98 triliun.

Untuk diketahui, revaluasi aset adalah penilaian kembali aset yang dimiliki suatu entitas sehingga mencerminkan nilai aset sekarang. Revaluasi aset yang dilakukan oleh kantor vertikal DJKN yakni 71 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di seluruh Indonesia.

Baca juga: Penasaran Kenapa APBN Selalu Defisit dan Ditambal dengan Utang?

(Sumber: KOMPAS.com/Mutia Fauzia | Editor: Erlangga Djumena, Yoga Sukmana)