BPK: Kabupaten Badung Jadi Satu-satunya Daerah dengan Kemampuan Fiskal Mandiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil review atas Kemandirian Fiskal Daerah (IKFD) menunjukkan sebagian besar pemerintah daerah belum mandiri.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, dari 542 pemerintah daerah, hanya satu daerah yang berhasil mencapai level sangat mandiri, yakni Kabupaten Badung di Provinsi Bali dengan IKFD 0,8347.

"Yang berarti 83,47 persen belanja daerah didanai oleh pendapatan yang dihasilkannya sendiri (PAD)," ujar Agung dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (14/7/2020).

Baca juga: Meski Dapat WTP, Laporan Keuangan Pemerintah Dibanjiri Catatan BPK

Indeks tersebut lebih tinggi dibanding dengan Kota Bandung dengan IKF 0,4024, bahkan lebih tinggi dari Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kapasitas fiskal terbesar diantara seluruh daerah di Indonesia, dengan IKF sebesar 0,7107.

Untuk diketahui, review kemandirian fiskal daerah dilakukan mencakup seluruh pemerintah daerah dengan 4 (empat) level penilaian, yakni belum mandiri, mandiri, menuju kemandirian, mandiri hingga sangat mandiri.

Lebih lanjut BPK menjelaskan kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah juga sangat tinggi.

Angka indeks kemandirian fiskal pada 2019 memperlihatkan perbedaan indkes yang sangat mencolok antara Provinsi DKI Jakarta dengan indeks yang tertinggi sebesar 0,7107 dengan Provinsi Papua Barat dengan indeks yang terendah senilai 0,0427.

Baca juga: Lantik Ketua IPKN, Ini Pesan BPK

Artinya, belanja daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar 71,07 persen dapat dibiayai oleh PAD, sedangkan belanja Provinsi Papua Barat hanya 4,27 persen.

Kesenjangan yang sama juga terjadi di level kabupaten/kota.

Dari data diketahui, Kabupaten Badung di Bali dengan nilai indeks 0,8347 dapat membiayai 83,47 persen dari belanja daerah dari PAD.