Permintaan Restrukturisasi Kredit Melandai, Kebijakannya Akan Diperpanjang?

Kompas.com - 23/07/2020, 17:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, permintaan terhadap restukturisasi kredit perbankan mulai bergerak cenderung melandai sejak Juli. Lantas, apakah kebijakan restrukturisasi kredit masih akan diperpanjang?

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, mengatakan, sampai dengan tanggal 13 Juli 2020, realisasi restrukturisasi perbankan kredit sudah mencapai Rp 776,9 triliun. Realisasi restrukturisasi kredit tersebut terdiri dari 5,43 juta nasabah UMKM dan 1,32 juta non-UMKM.

Wimboh memaparkan, permintaan terhadap restrukturisasi kredit sudah mulai melandai.

"Kalau kita lihat angkanya restructuring sudah melandai. Pick up di April, Mei, Juni. Juli sudah melandai," ujarnya dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (23/7/2020).

Baca juga: Menurut Chatib Basri, Ini Alasan Permintaan Kredit Masih Lesu

Lebih lanjut, Wimboh memastikan, pihaknya terus memonitor pelaksanaan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 itu.

"Kita punya laporan tiap minggu, dari seluruh bank. Akan kita lihat," katanya.

Apabila permintaan terhadap restrukturisasi kredit mulai cenderung menurun, dan perekonomian nasional dapat kembali pulih dalam waktu dekat, maka kebijakan akan dihentikan sesuai dengan yang tercantum dalam POJK 11 Tahun 2020, yakni pada tanggal 31 Maret 2021.

Namun, apabila pemulihan ekonomi berlangsung lambat, Wimboh membuka kemungkinan kebijakan restrukturisasi kredit untuk diperpanjang.

Baca juga: Ada Dugaan Rugikan Klien, Jouska dkk Mau Diatur OJK?

Rencananya, keputusan keberlanjutan kebijakan tersebut akan ditentukan sebelum akhir tahun ini.

"Paling tidak kita putus sebelum akhir tahun," ucapnya.

Sebagai informasi, meski sudah bergerak melandai, namun berdasarkan data yang dipaparkan Wimboh, realisasi restrukturisasi kredit masih jauh dari potensi 102 bank.

Potensi restrukturisasi kredit 102 bank mencapai Rp 1.369 triliun, yang terdiri dari 12,6 juta nasabah UMKM dan 2,5 juta nasabah non-UMKM.

Baca juga: OJK Sebut Rasio Kredit Macet Mulai Meningkat, Ini Penyebabnya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Earn Smart
Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Spend Smart
Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Whats New
Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Whats New
Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.