Kemenhub Pertahankan Bus Gratis Bogor sampai Akhir Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana mempertahankan layanan bus gratis di Stasiun Bogor hingga akhir tahun 2020.

Keputusan tersebut diambil sebagai salah satu langkah komprehensif penanganan penumpukan penumpang KRL di Stasiun Bogor. Kendati demikian, jumlah armada bus gratis akan dikurangi secara bertahap dari waktu ke waktu.

Kepala BPTJ Polana Pramesti mengatakan, pihaknya tetap mempertahankan layanan bus gratis dengan tujuan mengakomodasi penumpang KRL yang memiliki kemampuan fiansial terbatas.

"Pengurangan bus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan dinamika kondisi yang terjadi di setiap saat," kata Polana, dalam keterangannya, Senin (3/8/2020).

Baca juga: Catat, Ini Tarif Terbaru Bus Damri Bandara Soekarno-Hatta Mulai Besok

Lebih lanjut, Polana menjelaskan, pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap penumpukan penumpang KRL di Stasiun Bogor akibat pandemi Covid-19 dan layanan bus gratis yang sudah tersedia sejak Mei 2020.

Hasil evaluasi menunjukkan, karakteristik masyarakat pengguna KRL cukup beragam mulai dari kalangan status sosial ekonomi bawah hingga status sosial ekonomi menengah.

Penumpang yang berasal dari status sosial ekonomi bawah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sarana transportasi KRL karena harga tiket yang terjangkau bagi mereka.

Sementara itu ternyata terdapat juga pengguna KRL dari kalangan status sosial menengah yang mau dan mampu memanfaatkan layanan komuter selain KRL dengan harga tiket yang lebih tinggi, asal sesuai dengan pelayanan yang diberikan.

"Kebijakan yang diambil harus mampu mengakomodir kondisi dan kepentingan mereka semua, sehingga pada masa pandemi ini jika terpaksa melakukan aktivitas mereka dapat mengakses layanan transportasi yang memadai dengan penerapan protokol kesehatan," tutur Polana.

Selain tetap mempertahankan bus gratis, BPTJ juga meningkatkan layanan bus Jabodetabek Residence Connexion (JR Connexion) di wilayah Bogor dan sekitarnya.

Kebijakan ini ditujukan untuk mengakomodir kelompok pengguna KRL yang memiliki kemampuan finansial lebih untuk memanfaatkan moda lain manakala mereka tidak terakomodir KRL.

Terakhir, BPTJ tengah meminta kepada semua pemerintah kota atau kabupaten di Jabodetabek tidak terkecuali Bogor untuk mengajukan skema subdisi kepada pemerintah pusat guna penataan angkot di wilayah masing agar dapat terintegrasi dengan layanan Transjabodetabek.

Baca juga: Kereta Tanpa Masinis di Bandara Soekarno-Hatta tinggal Menunggu Sertifikasi Kemenhub