Pekerja yang Tunggak Iuran BP Jamsostek Tetap Dapat Subsidi Gaji

Kompas.com - 12/08/2020, 06:07 WIB
Ilustrasi uang KOMPAS.com/NURWAHIDAHIlustrasi uang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menyalurkan subsidi gaji sebesar Rp 600.000 per bulan kepada pekerja atau karyawan swasta yang penghasilannya di bawah Rp 5 juta.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menargetkan penyaluran akan terlaksana pada bulan Agustus tahun ini.

Pemerintah masih menoleransi peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek yang menunggak iuran sehingga tetap akan mendapatkan subsidi upah.

"Jadi kalau dia tidak mengiur karena nunggak itu kita masih bisa tolerir karena dia sebenarnya masih peserta BPJS (Ketenagakerjaan)," kata Menaker, di Jakarta, Selasa (11/8/2020).

Baca juga: Pemerintah Cari UMKM Calon Penerima BLT Rp 2,4 Juta

"Jadi sepanjang dia menjadi peserta BPJS (Ketenagakerjaan) meskipun nunggak kira-kira begitu, tetap kita cover dan kita hitung menjadi penerima program subsidi gaji," lanjut dia.

Selain itu, pegawai honorer atau non Aparatur Sipil Negara (nonASN) yang ternyata berpenghasilan di bawah Rp 5 juta, juga akan mendapatkan subsidi upah dari pemerintah. Lantaran nonASN ini tidak menerima gaji ke-13 layaknya pegawai yang berstatus PNS.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan subsidi gaji ini? Pemerintah akan memberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan, yang berarti totalnya senilai Rp 2,4 juta.

Baca juga: Kemenkop Terima 300.000 Laporan UMKM Terpukul Pandemi Covid-19

Subsidi gaji itu akan diberikan setiap dua bulan sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp 1,2 juta (terhitung per dua bulan) langsung ke nomor rekening pekerja yang telah dikumpulkan oleh para HRD dan dilaporkan kepada BPJS TK.

Hingga Selasa, terdapat 3,5 juta pekerja telah mencantumkan nomor rekening mereka kepada HRD. Adanya subsidi upah ini pemerintah menaruh harapan agar perekonomian nasional di kuartal III 2020 mulai positif. Karena pekerja mulai membelanjakan uang tersebut untuk meningkatkan daya beli.

Pemerintah pun mempunyai syarat agar para pekerja atau buruh mendapatkan subsidi gaji tersebut. Berikut syaratnya:

  • Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  • Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan
  • Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta sesuai upah yang di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan
  • Pekerja/buruh penerima upah
  • Memiliki rekening bank yang aktif
  • Tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja
  • Peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020

Baca juga: Diburu Investor, Permintaan SUN RI Tembus Rp 106 Triliun



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IHSG dan Rupiah Ditutup Menguat

IHSG dan Rupiah Ditutup Menguat

Whats New
Sri Mulyani Minta Pemda Ikut Bantu Siapkan Anggaran untuk Vaksinasi

Sri Mulyani Minta Pemda Ikut Bantu Siapkan Anggaran untuk Vaksinasi

Whats New
Ciri-ciri Pinjol Ilegal, Tawarkan Pinjaman lewat SMS atau WhatsApp

Ciri-ciri Pinjol Ilegal, Tawarkan Pinjaman lewat SMS atau WhatsApp

Whats New
Pembangunan Jembatan Aek Tano Ponggol Ditargetkan Rampung 2022

Pembangunan Jembatan Aek Tano Ponggol Ditargetkan Rampung 2022

Whats New
BPK: 443 Pemda Belum Mandiri, Masih Bergantung ke Pemerintah Pusat

BPK: 443 Pemda Belum Mandiri, Masih Bergantung ke Pemerintah Pusat

Whats New
Daftar Instansi yang Buka Formasi CPNS 2021 untuk Lulusan SMA

Daftar Instansi yang Buka Formasi CPNS 2021 untuk Lulusan SMA

Work Smart
Kemendag Sebut Sepatu Olahraga Topang Kenaikan Ekspor Alas Kaki RI

Kemendag Sebut Sepatu Olahraga Topang Kenaikan Ekspor Alas Kaki RI

Whats New
Simak Daftar Lengkap Besaran UMR Yogyakarta Tahun 2021

Simak Daftar Lengkap Besaran UMR Yogyakarta Tahun 2021

Whats New
Utang Membengkak, BPK Khawatir Pemerintah Tak Sanggup Bayar

Utang Membengkak, BPK Khawatir Pemerintah Tak Sanggup Bayar

Whats New
Akibat Pengetatan Larangan di China, Kapitalisasi Aset Kripto Tergerus Rp 4.320 Triliun

Akibat Pengetatan Larangan di China, Kapitalisasi Aset Kripto Tergerus Rp 4.320 Triliun

Whats New
[TREN KARIER KOMPASIANA] Rahasia Karyawan Mencapai Kinerja Terbaik | Pelamar Kerja yang Pemalu | Membangun Personal Branding

[TREN KARIER KOMPASIANA] Rahasia Karyawan Mencapai Kinerja Terbaik | Pelamar Kerja yang Pemalu | Membangun Personal Branding

Rilis
PPKM Mikro Diperketat, Pengelola Pusat Perbelanjaan Minta Insentif Pajak

PPKM Mikro Diperketat, Pengelola Pusat Perbelanjaan Minta Insentif Pajak

Whats New
Lagi, Kredivo Dapat Suntikan Dana Segar Rp 1,4 Triliun

Lagi, Kredivo Dapat Suntikan Dana Segar Rp 1,4 Triliun

Rilis
BPK Berikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020

BPK Berikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020

Whats New
Ivermectin Sudah Dapat Izin Edar, Erick Thohir Ingatkan Penggunaannya Harus Pakai Resep Dokter

Ivermectin Sudah Dapat Izin Edar, Erick Thohir Ingatkan Penggunaannya Harus Pakai Resep Dokter

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X