Pekerja yang Tunggak Iuran BP Jamsostek Tetap Dapat Subsidi Gaji

Kompas.com - 12/08/2020, 06:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menyalurkan subsidi gaji sebesar Rp 600.000 per bulan kepada pekerja atau karyawan swasta yang penghasilannya di bawah Rp 5 juta.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menargetkan penyaluran akan terlaksana pada bulan Agustus tahun ini.

Pemerintah masih menoleransi peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek yang menunggak iuran sehingga tetap akan mendapatkan subsidi upah.

"Jadi kalau dia tidak mengiur karena nunggak itu kita masih bisa tolerir karena dia sebenarnya masih peserta BPJS (Ketenagakerjaan)," kata Menaker, di Jakarta, Selasa (11/8/2020).

Baca juga: Pemerintah Cari UMKM Calon Penerima BLT Rp 2,4 Juta

"Jadi sepanjang dia menjadi peserta BPJS (Ketenagakerjaan) meskipun nunggak kira-kira begitu, tetap kita cover dan kita hitung menjadi penerima program subsidi gaji," lanjut dia.

Selain itu, pegawai honorer atau non Aparatur Sipil Negara (nonASN) yang ternyata berpenghasilan di bawah Rp 5 juta, juga akan mendapatkan subsidi upah dari pemerintah. Lantaran nonASN ini tidak menerima gaji ke-13 layaknya pegawai yang berstatus PNS.

Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan subsidi gaji ini? Pemerintah akan memberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan, yang berarti totalnya senilai Rp 2,4 juta.

Baca juga: Kemenkop Terima 300.000 Laporan UMKM Terpukul Pandemi Covid-19

Subsidi gaji itu akan diberikan setiap dua bulan sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp 1,2 juta (terhitung per dua bulan) langsung ke nomor rekening pekerja yang telah dikumpulkan oleh para HRD dan dilaporkan kepada BPJS TK.

Hingga Selasa, terdapat 3,5 juta pekerja telah mencantumkan nomor rekening mereka kepada HRD. Adanya subsidi upah ini pemerintah menaruh harapan agar perekonomian nasional di kuartal III 2020 mulai positif. Karena pekerja mulai membelanjakan uang tersebut untuk meningkatkan daya beli.

Pemerintah pun mempunyai syarat agar para pekerja atau buruh mendapatkan subsidi gaji tersebut. Berikut syaratnya:

  • Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  • Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan
  • Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta sesuai upah yang di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan
  • Pekerja/buruh penerima upah
  • Memiliki rekening bank yang aktif
  • Tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja
  • Peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020

Baca juga: Diburu Investor, Permintaan SUN RI Tembus Rp 106 Triliun

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Karena Ukraina Luhut Akui: Enggak Gampang Naikkan Harga TBS

Karena Ukraina Luhut Akui: Enggak Gampang Naikkan Harga TBS

Whats New
Penumpang Kereta Meningkat Jelang Idul Adha, KAI Pastikan Prokes Diterapkan

Penumpang Kereta Meningkat Jelang Idul Adha, KAI Pastikan Prokes Diterapkan

Whats New
Erick Thohir Yakin Bandara Kualanamu Bisa Dongkrak Hubungan Dagang RI dan India

Erick Thohir Yakin Bandara Kualanamu Bisa Dongkrak Hubungan Dagang RI dan India

Whats New
Luhut Geram Minyak Sawit RI Diatur Malaysia: yang Benar Sajalah!

Luhut Geram Minyak Sawit RI Diatur Malaysia: yang Benar Sajalah!

Whats New
Milenial, Simak Tips Mengatur Uang secara Bijak

Milenial, Simak Tips Mengatur Uang secara Bijak

Spend Smart
Lima Tips Cuan 'Trading' Kripto Saat Kondisi Pasar Cenderung Turun

Lima Tips Cuan "Trading" Kripto Saat Kondisi Pasar Cenderung Turun

Earn Smart
Risiko Global Meningkat, Bos OJK Sebut Sektor Jasa Keuangan Harus Waspada

Risiko Global Meningkat, Bos OJK Sebut Sektor Jasa Keuangan Harus Waspada

Whats New
Harga Cabai hingga Bawang Naik, Luhut: Saya Usul Bupati Bikin Pertanian Kecil...

Harga Cabai hingga Bawang Naik, Luhut: Saya Usul Bupati Bikin Pertanian Kecil...

Whats New
Kini Berusia 57 Tahun, Telkom Siap Bawa Indonesia Menuju Transformasi Digital

Kini Berusia 57 Tahun, Telkom Siap Bawa Indonesia Menuju Transformasi Digital

Rilis
Kurangi Emisi 30 Persen pada 2030,  Ini Strategi Freeport Indonesia

Kurangi Emisi 30 Persen pada 2030, Ini Strategi Freeport Indonesia

Whats New
Pasar Kripto Dalam Tren 'Bearish', Tokocrypto Gratiskan Biaya 'Trading' dan Beli Bitcoin

Pasar Kripto Dalam Tren "Bearish", Tokocrypto Gratiskan Biaya "Trading" dan Beli Bitcoin

Whats New
Pemerintah Berkomitmen Kembangkan Literasi Keuangan bagi Petani hingga Nelayan

Pemerintah Berkomitmen Kembangkan Literasi Keuangan bagi Petani hingga Nelayan

Whats New
IHSG Ditutup Menguat, Rupiah Masih di Level Rp 15.000 per Dollar AS

IHSG Ditutup Menguat, Rupiah Masih di Level Rp 15.000 per Dollar AS

Whats New
Ke Depan, WNI Tak Perlu Tukar Uang Jika Pergi ke 4 Negara ASEAN Ini

Ke Depan, WNI Tak Perlu Tukar Uang Jika Pergi ke 4 Negara ASEAN Ini

Whats New
PMN Lambat Cair, Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terancam Mundur

PMN Lambat Cair, Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terancam Mundur

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.