Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Target Lengkap dan Rencana Belanja Pemerintah Tahun Anggaran 2021

Kompas.com - 15/08/2020, 10:38 WIB
Fika Nurul Ulya,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

Untuk 5 destinasi wisata super prioritas, pemerintah menganggarkan pembangunan pariwisata Rp 14,4 triliun. Kebijakan dilakukan melalui pemulihan pariwisata, dengan pengembangan destinasi pada 5 fokus kawasan, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.

Kebijakan diarahkan untuk pengembangan aspek 3A, yakni atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Begitu juga untuk meningkatkan promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta.

Selanjutnya untuk pendekatan storynomics tourism yang mengedepankan narasi, konten, kreatif, living culture, dan kekuatan budaya; serta pemanfaatan skema KPBU dalam membangun pusat-pusat hiburan, seperti theme park, yang akan menyerap banyak wisatawan.

Baca juga: Pulihkan 5 Destinasi Wisata Super Prioritas, Jokowi Anggarkan Rp 14,4 Triliun

15 K/L dengan anggaran tertinggi

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) sebesar Rp 1.029,86 triliun pada 2021.

Berdasarkan dokumen Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L yang diterima Kompas.com, Jumat (14/8/2020), dijelaskan penyusunan RKA-KL TA 2021 diiringi oleh beberapa momentum penting dan krusial, diantaranya momen pemulihan sosial dan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi Covid-19.

Secara lebih rinci dijelaskan total anggaran RKA-KL tersebut berasal dari rupiah murni, termasuk rupiah murni pendamping (RMP) sebesar Rp 902,49 triliun, PNBP/BLU sebesar Rp 75,01 triliun, dan pinjaman hibah luar negeri, dalam negeri, serta SBSN sebesar Rp 52,34 triliun.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) mendapatkan alokasi anggaran terbesar dengan total anggaran Rp 149,81 triliun, diikuti oleh Kementerian pertahanan Rp 136,99 triliun, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp 111,97 triliun.

Di posisi berikutnya ada Kementerian Sosial Rp 92,81 triliun dan Kementerian Kesehatan Rp 84,29 triliun. Selanjutnya ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 81,53 triliun, Kementerian Agama Rp 66,96 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 45,66 triliun,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 81,53 triliun, Kementerian Agama Rp 66,96 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 45,66 triliun, Kementerian Keuangan Rp 43,30 triliun, Kementerian Pertanian Rp 21,83 triliun, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp 16,95 triliun

Selanjutnya ada Kementerian Hukum dan HAM Rp 16,95 triliun, Makhkamah Agung Rp 11,23 triliun, Badan Intelejen Negara Rp 9,27 triliun, dan Kejaksaaan Agung Rp 9,24 triliun.

Adapun berdasarkan klasifikasi organisasi, secara keseluruhan terdapat 15 K/L dengan pagu anggaran tertinggi dengan total anggaran Rp 898,87 triliun atau lebih dari 87 persen dari seluruh pagu anggaran K/L tahun anggaran 2021.

Baca juga: 15 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar pada 2021

Kementerian PUPR dapat anggaran paling besar

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat alokasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 sebesar Rp 149,8 triliun. Anggaran itu merupakan anggaran paling besar dari seluruh Kementerian/Lembaga (K/L).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, peningkatan anggaran yang cukup tajam pada 2021 disebut karena adanya belanja modal yang ditunda (delay) pada 2020 akibat pandemi Covid-19.

Tercatat, ada sekitar Rp 75,6 triliun anggaran yang ditunda untuk pembangunan pada 2020 ini. Untuk itu, peningkatan anggaran diperlukan agar program-program strategis dalam pembangunan bisa tetap berjalan.

"Tahun 2019 kementerian PUPR merelaksasi atau melakukan delay beberapa pekerjaan, bukan menunda atau membatalkan. Yang tadinya single year jadi multi year, yang belum lelang kita jadikan prioritas di 2021," kata Basuki dalam konferensi video Nota Keuangan dan RUU APBN 2021, Jumat (14/8/2020).

Basuki menyebut, berdasarkan surat bersama Bappenas dan Kemenkeu pada tanggal 8 Mei lalu, sebetulnya Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran Rp 115,5 triliun.

Namun dalam surat bersama pada tanggal 8 Agustus, pihaknya mendapat tambahan anggaran Rp 34,23 triliun.

"Kami mendapatkan tambahan anggaran Rp 34,23 triliun (total Rp 149,8 triliun) dengan tema tadi, percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi (dari program-program yang sempat delay)," papar dia.

Baca juga: Kementerian PUPR Dapat Anggaran Terbesar pada 2021, untuk Apa Saja?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com