Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadapi Resesi Global, Ekonom: Pemerintah Perlu Format Ulang Kebijakan

Kompas.com - 21/08/2020, 17:38 WIB
Elsa Catriana,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior & pendiri CORE Indonesia Hendri Saparini menyebutkan, pemerintah perlu melakukan terobosan untuk pemulihan ekonomi dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi, berkualitas dan berkelanjutan.


“Pemerintah harus melihat urgensinya, harus ada langkah politik terobosan dan ini kesempatan pemerintah memformat ulang kebijakan ekonomi jangka panjangnya. Saat ini semua negara sedang mengalami krisis ekonomi, IMF menamai krisis saat ini sebagai "Great Lockdown", belum pernah dilihat di dunia sebelumnya,” ujarnya dalam diskusi BRIEFER.id yang disiarkan secara virtual, Jumat (21/8/2020).

Dia mengatakan, resesi dan krisis ekonomi kini menjadi perhatian seluruh negara. Beberapa negara pun sudah masuk ke jurang resesi sebagai dampak pandemi Covid-19. Resesi dialami Amerika Serikat (AS), Jerman, Korea Selatan, hingga Hong Kong.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Minus 19,7 Persen, Skotlandia Alami Resesi

Ekonomi Indonesia pada kuartal I/2020 masih tumbuh 2,97 persen. Namun di kuartal II/2020 minus 5,32 persen.

Sementara ekonomi AS minus 32,9 persen pada periode April-Juni 2020. Hal ini merupakan kontraksi yang jauh lebih tajam dibandingkan kuartal I/2020 yang tercatat minus 5 persen.

"Pertumbuhan ekonomi negatif karena semua mesin ekonomi tak bergerak. Pandemi Corona membuat banyak sektor terhenti karena sejumlah negara menerapkan lockdown," sebutnya.

Hendri mengatakan, kini saatnya pemerintah untuk menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 25 tahun 2020-2045.

RPJP ini lanjut dia, harus disepakati oleh semua pemangku kepentingan. Pemerintah, MPR, DPR, DPR harus sepakat menjadikan RPJP ini menjadi Undang-undang (UU) prioritas sehingga diharapkan penyusunan dan pembahasannya bisa segera dilakukan.

“RPJP Indonesia Emas 2045 ini dirancang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (keluar dari level mediocre), yang berkualitas sehingga bisa memberikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi semua masyarakat dan tentunya yang berkelanjutan," ungkapnya.

Baca juga: Mengapa Pemerintah Suatu Negara Perlu Mengumumkan bila Terjadi Resesi?

Hendri mengatakan, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi, berkualitas dan berkelanjutan, RPJP Indonesia Emas ini harus menggunakan pendekatan baru yakni people and natural resources based development strategy.

Pendekatan tersebutbisa memanfaatkan semua sumber daya baik SDA (alam dan budaya) serta SDM dengan kebijakan yang cerdas dan strategis.

“Pendekatan dan strategi negara-negara maju seperti Jepang, Jerman, Korea Selatan dan negara lainnya yang melakukan lompatan ekonomi di saat era bonus demografi tidak bisa di-copy, karena kondisi masyarakat, infrastruktur pendukung dan lingkungan alam kita (Indonesia) berbeda,” jelas dia.

Baca juga: Lakukan 4 Hal Ini agar Keuangan Anda Tak Terganggu Resesi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bea Cukai Jember Sita 59 Liter Miras Ilegal Bernilai Belasan Juta Rupiah di Kecamatan Silo

Bea Cukai Jember Sita 59 Liter Miras Ilegal Bernilai Belasan Juta Rupiah di Kecamatan Silo

Whats New
IHSG Berakhir di Zona Merah, Rupiah Stabil

IHSG Berakhir di Zona Merah, Rupiah Stabil

Whats New
Laba Bersih PTBA Turun 51,2 Persen Menjadi Rp 5,2 Triliun pada 2023

Laba Bersih PTBA Turun 51,2 Persen Menjadi Rp 5,2 Triliun pada 2023

Whats New
PTBA Bakal Tebar Dividen Rp 4,6 Triliun dari Laba Bersih 2023

PTBA Bakal Tebar Dividen Rp 4,6 Triliun dari Laba Bersih 2023

Whats New
Bos BI: Kenaikan Suku Bunga Berhasil Menarik Modal Asing ke Pasar Keuangan RI

Bos BI: Kenaikan Suku Bunga Berhasil Menarik Modal Asing ke Pasar Keuangan RI

Whats New
Saat Persoalan Keuangan Indofarma Bakal Berujung Pelaporan ke Kejagung

Saat Persoalan Keuangan Indofarma Bakal Berujung Pelaporan ke Kejagung

Whats New
Luhut Perkirakan Pembangunan Bandara VVIP IKN Rampung Tahun Depan

Luhut Perkirakan Pembangunan Bandara VVIP IKN Rampung Tahun Depan

Whats New
5 Hal di CV yang Bikin Kandidat Tampak Lemah di Mata HRD, Apa Saja?

5 Hal di CV yang Bikin Kandidat Tampak Lemah di Mata HRD, Apa Saja?

Work Smart
Cegah Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU Tingkatkan Kerja Sama dengan Bea Cukai

Cegah Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU Tingkatkan Kerja Sama dengan Bea Cukai

Whats New
Pelepasan Lampion Waisak, InJourney Targetkan 50.000 Pengunjung di Candi Borobudur

Pelepasan Lampion Waisak, InJourney Targetkan 50.000 Pengunjung di Candi Borobudur

Whats New
Didukung Pertumbuhan Kredit, Sektor Perbankan Masih Menjanjikan

Didukung Pertumbuhan Kredit, Sektor Perbankan Masih Menjanjikan

Whats New
Bangun Smelter Nikel Berkapasitas 7,5 Ton, MMP Targetkan Selesai dalam 15 Bulan

Bangun Smelter Nikel Berkapasitas 7,5 Ton, MMP Targetkan Selesai dalam 15 Bulan

Whats New
Gelar RUPS, Antam Umumkan Direksi Baru

Gelar RUPS, Antam Umumkan Direksi Baru

Whats New
Siap-siap, Antam Bakal Tebar Dividen 100 Persen dari Laba Bersih 2023

Siap-siap, Antam Bakal Tebar Dividen 100 Persen dari Laba Bersih 2023

Whats New
Berkomitmen Sediakan Layanan Digital One-Stop Solution, Indonet Resmikan EDGE2

Berkomitmen Sediakan Layanan Digital One-Stop Solution, Indonet Resmikan EDGE2

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com