Ekonom: Hanya Indonesia Kebanyakan Kritik Soal Pelebaran Defisit...

Kompas.com - 16/09/2020, 12:25 WIB
Ilustrasi gaji, upah, rupiah ShutterstockIlustrasi gaji, upah, rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur riset CORE Indonesia, Piter Abdullah Redjalam balik mengkritisi pihak-pihak yang mengkritik pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di masa pandemi Covid-19.

Menurut Piter, pelebaran defisit itu merupakan hal wajar di masa pandemi Covid-19. Pelebaran defisit pun tak hanya dilakukan di Indonesia, tapi di banyak negara.

"Hanya Indonesia yang kebanyakan kritik soal pelebaran defisit. Sekarang ada pandemi Covid-19, mau tidak mau ada pelebaran defisit. Dan itu banyak terjadi di banyak negara," kata Piter dalam diskusi daring ILUNI UI, Rabu (16/9/2020).

Baca juga: Potensi Penerimaan Negara Menurun, Sri Mulyani Perlebar Defisit Anggaran 2021 Jadi 5,7 Persen

Piter menyatakan, adalah suatu yang kontradiktif bila ada pihak yang mengkritik soal defisit, sementara meminta pemerintah terus menyebarkan bansos.

Sebab, bansos sebagai jaring pengaman sosial membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sedangkan penerimaan negara tengah terbatas saat pandemi menghantam sektor riil maupun dunia usaha.

Banyak kritik, sementara minta pengeluaran bantuan. Itu sangat kontridiktif. Harusnya kita tidak mempermasalahkan pelebaran defisit," papar Piter.

Sementara menurut ekonom Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal, tidak semua defisit perlu ditakutkan. Utamanya jika sudah ada batasan defisit yang ditetapkan pemerintah selama krisis berlangsung.

Baca juga: Tiga Faktor Ini Pengaruhi Defisit Transaksi Berjalan RI Semakin Turun

"Defisit tidak semua ditakutkan, tapi harus ada batasan. Ini agar mencegah krisis," ucapnya.

Sebagai informasi, pemerintah diberikan keleluasaan untuk melebarkan defisit APBN lebih dari 3 persen dari PDB akibat pandemi Covid-19.

Adapun hingga Juli 2020, defisit APBN telah mencapai Rp 330,2 triliun atau 2,01 persen persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Defisit tersebut merupakan 31,8 persen terhadap pagu APBN dalam Perpres 72/2020 yang sebesar Rp 1.039,2 triliun triliun atau 6,34 persen terhadap PDB.

Adapun setelah dampak Covid-19 bisa teratasi setelah tahun 2022, pemerintah akan kembali melaksanakan kebijakan fiskal yang diatur dalam UU keuangan Negara dengan defisit APBN maksimal 3 persen dan rasio utang dengan PDB tak boleh lebih dari 60 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalin Kerja Sama dengan JPEN, PGN Berusaha Dorong Daya Saing Industri Jateng

Jalin Kerja Sama dengan JPEN, PGN Berusaha Dorong Daya Saing Industri Jateng

Rilis
Kemenperin Targetkan Industri Farmasi Tumbuh Double Digit pada 2021

Kemenperin Targetkan Industri Farmasi Tumbuh Double Digit pada 2021

Whats New
Permintaan Kredit Terus Tumbuh, Ini Indikatornya

Permintaan Kredit Terus Tumbuh, Ini Indikatornya

Whats New
[TREN TEKNOLOGI KOMPASIANA] Beda Nasib LG dan Samsung | Belajar dari Italia Melestarikan Ekosistem Lingkungan

[TREN TEKNOLOGI KOMPASIANA] Beda Nasib LG dan Samsung | Belajar dari Italia Melestarikan Ekosistem Lingkungan

Rilis
Sandiaga Uno Targetkan Bali Bisa Dikunjungi Wisman Pada Tahun Ini

Sandiaga Uno Targetkan Bali Bisa Dikunjungi Wisman Pada Tahun Ini

Whats New
Aset TMII Capai Rp 20,5 Triliun, Kemenkeu: Baru Tanahnya Saja

Aset TMII Capai Rp 20,5 Triliun, Kemenkeu: Baru Tanahnya Saja

Whats New
Masih Calon Pulau, KKP Cek Lebih Lanjut Kemunculan Pulau Baru Usai Badai Seroja

Masih Calon Pulau, KKP Cek Lebih Lanjut Kemunculan Pulau Baru Usai Badai Seroja

Whats New
[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] 4 Alasan Perempuan di Desa Memilih Tandur sebagai Profesi | 'Power of Resilience' adalah Kunci

[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] 4 Alasan Perempuan di Desa Memilih Tandur sebagai Profesi | "Power of Resilience" adalah Kunci

Rilis
Bernie Madoff, Penjahat Skema Ponzi Terbesar yang Meninggal di Penjara

Bernie Madoff, Penjahat Skema Ponzi Terbesar yang Meninggal di Penjara

Whats New
Ramadhan, Mendag Lutfi: Harga Bahan Pokok Stabil!

Ramadhan, Mendag Lutfi: Harga Bahan Pokok Stabil!

Whats New
Ada Reshuffle Kabinet, Siapa yang Bakal Jadi Menteri Investasi?

Ada Reshuffle Kabinet, Siapa yang Bakal Jadi Menteri Investasi?

Whats New
Akhiri Pekan, IHSG dan Rupiah Ditutup Menguat

Akhiri Pekan, IHSG dan Rupiah Ditutup Menguat

Whats New
Kemenkeu Ungkap TMII Tak Pernah Bayar PNBP, Bukan Pajak

Kemenkeu Ungkap TMII Tak Pernah Bayar PNBP, Bukan Pajak

Whats New
[TREN EDUKASI KOMPASIANA] PR Orangtua Mengenal Potensi Anak Sejak Dini | Edukasi ala Mangunwijaya

[TREN EDUKASI KOMPASIANA] PR Orangtua Mengenal Potensi Anak Sejak Dini | Edukasi ala Mangunwijaya

Rilis
Menaker Lantik 11 Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kemnaker

Menaker Lantik 11 Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kemnaker

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X