Genjot Ekspor Kertas, Wamendag Sorot 2 Masalah

"Jika ini dibiarkan maka kemungkinan pangsa pasar ekspor Indonesia dalam kertas kemasan akan kalah dengan Vietnam dan Thailand. Bisa jadi, bahkan untuk pasar dalam negeri juga akan kalah dengan mereka,” lanjutnya.

Jerry mengatakan, untuk menyelesaikan persolan itu perlu ada komunikasi intensif lintas kementerian dan lembaga, khususnya antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta pihak surveyor impor.

Menurut Jerry, sebenarnya sudah ada Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (SKB) mengenai hal ini. Tetapi SKB itu belum diturunkan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis), sehingga belum ada standar yang dipegang oleh pelaksana di lapangan.

"Ini akan berusaha dijembatani agar kepentingan masing-masing pihak bisa diakomodasi," kata Jerry.

Baca juga: Menpan RB: Info dari Kepala BKN, Setiap Tahun Selalu Ada Calo CPNS

Permasalahan kedua adalah mengenai ketentuan Bukti Eksportir Terdaftar (BET) yang mulai berlaku 1 Oktober 2020 atau sekitar 10 hari lagi. BET adalah aturan yang mengatakan bahwa eksportir bahan baku kertas harus terdaftar dan diverifikasi oleh perwakilan Indonesia di luar negeri, dalam hal ini Kedutaan Besar.

Jerry mengatakan, ketentuan ini diperlukan sebagai antisipasi masalah jika ternyata ada ketidaksesuaian dalam proses impor. Tetapi ternyata ketentuan ini berdampak pada kepastian mengenai pasokan bahan baku, khususnya dalam jangka pendek.

“Kami memahami bahwa memang masih ada kendala di lapangan untuk implementasi ketentuan BET ini. Nah, inilah yang harus diselesaikan sehingga efek samping ketentuan ini dalam jangka pendek bisa kita minimalisasi," kata dia.

Ia mengatakan, pihaknya memahami kesulitan yang dialami para pengusaha, tetapi pada saat yang sama pengusaha juga harus memahami maksud dari pemberlakuan ketentuan ini. Jerry memastikan, akan mengkomunikasikan dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Komunikasi antar pemerintah dan stakeholder akan menyelesaikan hal ini. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan sesegera mungkin,” pungkasnya.

Baca juga: Penanganan Pandemi, Perlu Perbaikan Database Agar Bansos Tepat Sasaran