Pengusaha Mal: Kami Sudah Defisit Besar-besaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha pusat perbelanjaan (mal) dan ritel mengaku mengalami kesulitan yang luar biasa untuk bisa bertahan di tengah pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan, jumlah pengunjung mal turun drastis sejak Maret 2020, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Kondisi penurunan pun terus berlanjut hingga saat ini.

"Permasalahannya, kondisi saat ini pusat perbelanjaan dan ritel alami kesulitan yang luar biasa. Jadi pusat perbelanjaan itu sudah defisit besar-besaran," ungkapnya dalam konferensi pers virtual, Senin (28/9/2020).

Baca juga: Pemerintah dan DPR Sepakat Hapus Ketentuan Upah Minimum di RUU Cipta Kerja

Ia menjelaskan, ada beberapa hal yang menyebabkan tingkat kunjungan mal turun drastis. Penyebab itu di antaranya karena pandemi Covid-19 membuat masyarakat masih berhati-hati, kemudian karena daya beli masyarakat yang merosot tajam.

Namun, terkait di Jakarta, penurunan kunjungan juga didorong kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang masih diberlakukan pemerintah daerah. Pemprov DKI Jakarta masih menerapkan pengetatan PSBB, setelah sebelumnya cukup longgar dengan PSBB transisi.

Dalam PSBB ketat Jakarta, restoran dan kafe dilarang menyediakan layanan makan di tempat atau dine in. Menurut Alphonzus, kondisi ini sangat menyulitkan karena destinasi utama masyarakat ke mal adalah ke restoran dan kafe.

"Lalu ada faktor restoran dan kafe enggak bisa dine in. Padahal, restoran dan kafe jadi destinasi utama di pusat perbelanjaan, tidak semua produk bisa take away dan delivery," kata dia.

Baca juga: Menkop Teten: Penyerapan BLT UMKM Rp 2,4 Juta Sudah 72,46 Persen

Padahal, kata Alphonzus, saat PSBB transisi diberlakukan saja, kapasitas kunjungan yang diperbolehkan juga tidak tercapai. Kini, kondisi pengusaha kian terjepit saat PSBB kembali diperketat.

"Pada saat PSBB transisi diizinkan buka, kami tetap alami defisit, karena kapasitas 50 persen pun tidak tercapai, hanya sekitar 30-40 persen," ungkapnya.

Akibatnya, lanjut dia, banyak pengusaha food and beverage (F&B) memilih untuk menutup tokonya sementara karena pendapatan dari hasil penjualan tak mampu menutupi biaya operasional. Sebagian besar pendapatan memang didapat dari layanan dine in, yang saat ini tak bisa dilakukan.

"Ini sekarang yang cukup mengkhawatirkan, sebagian dari mereka (F&B) terpaksa merumahkan karyawannya karena pilih tutup sementara. Kondisi ini yang harus diselamatkan," tegas Alphonzus.

Baca juga: Keberatan Dikabulkan, Grab Lolos dari Denda KPPU Rp 30 Miliar

Ia menilai, pemerintah perlu menaruh perhatian bagi pengusaha mal dan ritel untuk bisa bertahan karena kegiatan ekonomi di sektor ini cukup besar. Ini sekaligus dapat membantu mendorong perekonomian untuk bangkit dari jurang resesi.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menambahkan, perlu upaya pemerintah untuk menolong peritel guna bertahan di masa pandemi. Sebab, jika banyak peritel yang gulung tikar akan sulit perekonomian untuk bisa pulih kembali.

"Pemerintah dan juga semua pemangku perlu kerja sama menggerakan kembali. Kalau sampai ritelnya ini tutup, akan sangat sulit untuk kami kembali (bangkit). Kami sejak Maret sampai sekarang ini, itu adalah perjuangan maksimal dari kami," ungkap Budihardjo.

Baca juga: Besok, Pemerintah Lelang Sukuk Negara dengan Target Rp 10 Triliun