Soal Proyek yang Disinggung Ahok, Ini Jawaban Bos Peruri

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI DPR RI mencecar Direktur Utama Perum Peruri Dwina Septiani terkait proyek digitalisasi PT Pertamina (Persero) yang memakan dana hingga Rp 500 miliar.

Pasalnya, nilai proyek tersebut sempat dipermasalahkan oleh Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

“Kami ingin klarifikasi saja terkait paperless yang dilakukan Pertamina dalam rangka efisiensi. Kami dengar dari media bahwa Peruri itu minta Rp 500 miliar," ujar Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam saat rapat kerja dengan Perum Peruri, Senin (28/9/2020).

Baca juga: HUT Ke-75, Erick Thohir Minta PT KAI Terus Perbaiki Diri

Mufti mengaku sengaja ingin menanyakan langsung hal ini kepada Dirut Perum Peruri agar hal ini tidak menjadi isu yang simpang siur di masyarakat.

“Jangan ini jadi isu-isu liar di masyarakat bahwa Peruri ini mau merampok uang rakyat di tengah pandemi, di tengah kondisi masyarakat kita yang nyari makan saja susah tapi mau merampok keuangan negara dengan cara yang sistematis," kata Mufti.

Menjawab hal tersebut, Dirut Perum Peruri Dwina Septiani mengaku tak bisa banyak komentar terkait hal itu.

“Terkait yang viral ini Pak, ya mungkin kalau secara detail terkait hal yang bersifat kontrak tentunya mungkin ini hal yang confidential, apalagi kami high security company. Jadi mungkin kami tidak banyak bicara di media karena nature dari high security company seperti itu,” kata Dwina.

Dia hanya bisa memastikan bahwa hubungan perusahaannya dengan Pertamina berjalan dengan baik, tak seperti yang ramai diberitakan di masyarakat.

“Jadi mungkin bisa saya tambahkan bahwa hubungan kami dengan Pertamina juga sangat baik. Jadi sebetulnya enggak seperti yang ramai-ramai yang disampaikan,” ungkapnya.

Baca juga: Jungle Land, Grup Bakrie, dan Gaji Karyawan yang Belum Dibayar

Dwina pun menambahkan, saat ini perusahaannya memiliki klien sebanyak 117, dengan 35 diantaranya merupakan perusahaan pelat merah.

“Mungkin kami hanya bisa jelaskan terkait Pertamina ini, bahwa sama seperti apa yang kami juga sudah lakukan dengan demikian banyak klien kami yang lain, termasuk juga BUMN bahwa kami sangat mendukung semua proses digitalisasi khususnya juga di BUMN dan selalu berkomitmen memberikan pelayanan dan harga yang terbaik Pak,” ujar dia.

Sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku geram dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri.

Baca juga: Pengusaha Mal: Kami Sudah Defisit Besar-besaran

Kekesalan Ahok disampaikan, setelah Peruri yang juga merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta dana sebesar Rp 500 miliar untuk proyek digitalisasi paperless.

“Sekarang saya lagi paksakan tanda tangan digital. Tapi Peruri masa minta Rp 500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina, itu BUMN juga,” ujar Ahok dalam cuplikan video Youtube kanal Poin, dikutip Rabu (16/9/2020).

Menurutnya, dengan nominal pengadaan proyek sebesar itu, Peruri tidak perlu lagi melaksanakan tugasnya dalam beberapa tahun ke depan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengibaratkan Peruri sebagai ular piton dan ular sanca.

“Itu sama aja udah dapet Pertamina enggak mau kerja lagi, tidur sepuluh tahun, jadi ular sanca, ular piton saya bilang,” kata dia.

Lebih lanjut Ahok menyebutkan, proyek digitalisasi seharusnya bisa dilakukan dengan biaya yang jauh lebih rendah.

Baca juga: Keberatan Dikabulkan, Grab Lolos dari Denda KPPU Rp 30 Miliar