Baja Canai Panas Asal Indonesia Bebas Bea Masuk Safeguard ke Thailand

Kompas.com - 01/10/2020, 22:30 WIB
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengikuti Pertemuan Para Menteri Ekonomi ASEAN ke-52 secara virtual di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (25/8/2020). Biro Humas KemendagMenteri Perdagangan Agus Suparmanto mengikuti Pertemuan Para Menteri Ekonomi ASEAN ke-52 secara virtual di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (25/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Thailand memutuskan menghentikan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (safeguard) produk baja canai panas.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, pihaknya mengapresiasi sikap pemerintah Thailand tersebut. Keputusan ini pun semakin membuka peluang bagi Indonesia untuk mendorong ekspor produk baja canai panas ke Thailand.

"Kami melakukan upaya pengawalan dan pembelaan atas kepentingan Indonesia untuk memastikan Indonesia tetap dikecualikan dari safeguard sejak penyelidikan awal sampai peninjauan ulang (review) pengenaan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2020).

Baca juga: Penurunan Tarif Listrik Sudah Bisa Dinikmati Pelanggan Prabayar

Keputusan penghentian pengenaan bea masuk safeguard diambil pemerintah Thailand karena industrinya sudah pulih dari kerugian. Tindakan safeguard impor baja canai panas telah diterapkan pemerintah Thailand sejak Desember 2014.

Namun, Indonesia bersama sejumlah negara berkembang lainnya berhasil memperoleh pengecualian. Saat itu, bea masuk safeguard pertama kali ditetapkan sebesar 21,92 persen. Pada 2016 tarif diturunkankan menjadi 21,52 persen.

Kemudian, pada 2017 diturunkan menjadi 21,13 persen. Setelah dilakukan review pertama, pengenaan safeguard diperpanjang dari Juni 2017 hingga 6 Juni 2020.

Sesuai aturan World Trade Organization (WTO), tarif yang dikenakan pada periode perpanjangan harus lebih liberal, yaitu tarif tahun selanjutnya harus lebih kecil dari pengenaan awal. Tarif safeguard pada perpanjangan pertama dimulai dari 21 persen, lalu diturunkan sebesar 0,13 persen setiap tahun berikutnya.

“Pemerintah Indonesia terus mengamati aktivitas pengamanan perdagangan (trade remedy) negara mitra dagang, terutama yang menyangkut komoditas ekspor Indonesia,” kata Agus.

Baca juga: Menaker: Subsidi Gaji Bisa Dongkrak Konsumsi hingga 0,7 Persen

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X