Sri Mulyani: Belanja Pemda untuk Pemulihan Ekonomi Masih Sangat Minim

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kembali menyoroti kinerja pemerintah daerah dalam menyerap anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Bendahara Negara itu menjelaskan, saat ini penyerapan anggaran PEN di daerah masih sangat minimal.

"Saya ingin garisbawahi bahwa saat pemerintah pusat melakukan dan terus menerus mencoba melihat alokasi dan distribusi serta penyerapan dari program-program PEN, kita lihat di tingkat daerah penyerapan masih perlu ditingkatkan," jelas Sri Mulyani ketika memberikan paparan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2020 dalam video conference, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Hingga Pertengahan Oktober, Realisasi PEN Baru 49,5 Persen

Sri Mulyani pun merinci beberapa belanja yang realisasinya masih sangat rendah dalam PEN salah satunya terkait dengan belanja kesahatan.

Dari Rp 30,4 triliun yang dialokasikan, realisasinya baru sebesar Rp 13,3 triliun.

Sementara untuk belanja jaring pengaman sosial atau bantuan sosial dari alokasi Rp 22,8 triliun realisasi baru sebesar Rp 11,7 triliun atau sekitar 51 persen.

"Masih ada tiga bulan, seharusnya 49 persen (terealisasi) bisa sangat membantu masyarakat di daerah," ujar dia.

Baca juga: Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Sebut Kinerja Perbankan Tidak Seburuk Prediksi

Sementara dari sisi dukungan ekonomi, dari alokasi sebesar Rp 19,24 triliun, realisasinya baru Rp 2,6 triliun hingga akhir September atau sebesar 13,7 persen.

Sri Mulyani pun mengatakan, rendahnya serapan anggaran di daerah itu menunjukkan ada halangan atau kendala yang perlu diselesaikan. Kendala tersebut bukan berarti pemerintah tidak memiliki uang atau dana.

"Banyak sekali halangan atau kendala di sisi non anggaran yang perlu diatasi bersama. Sehingga dunia usaha, masyarakat, bisa segera mendapatkan manfaat dari desain APBN dan APBD yang memang mengalami shock sangat besar akibat Covid-19," ujar Sri Mulyani.

"Namun sudah dimasukkan dalam struktur baru dan seharusnya bisa segera diakselerasi pelaksanaannya," ujar dia.