Sri Mulyani: Belanja Pemda untuk Pemulihan Ekonomi Masih Sangat Minim

Kompas.com - 22/10/2020, 17:21 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kembali menyoroti kinerja pemerintah daerah dalam menyerap anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Bendahara Negara itu menjelaskan, saat ini penyerapan anggaran PEN di daerah masih sangat minimal.

"Saya ingin garisbawahi bahwa saat pemerintah pusat melakukan dan terus menerus mencoba melihat alokasi dan distribusi serta penyerapan dari program-program PEN, kita lihat di tingkat daerah penyerapan masih perlu ditingkatkan," jelas Sri Mulyani ketika memberikan paparan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2020 dalam video conference, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Hingga Pertengahan Oktober, Realisasi PEN Baru 49,5 Persen

Sri Mulyani pun merinci beberapa belanja yang realisasinya masih sangat rendah dalam PEN salah satunya terkait dengan belanja kesahatan.

Dari Rp 30,4 triliun yang dialokasikan, realisasinya baru sebesar Rp 13,3 triliun.

Sementara untuk belanja jaring pengaman sosial atau bantuan sosial dari alokasi Rp 22,8 triliun realisasi baru sebesar Rp 11,7 triliun atau sekitar 51 persen.

"Masih ada tiga bulan, seharusnya 49 persen (terealisasi) bisa sangat membantu masyarakat di daerah," ujar dia.

Baca juga: Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Sebut Kinerja Perbankan Tidak Seburuk Prediksi

Sementara dari sisi dukungan ekonomi, dari alokasi sebesar Rp 19,24 triliun, realisasinya baru Rp 2,6 triliun hingga akhir September atau sebesar 13,7 persen.

Sri Mulyani pun mengatakan, rendahnya serapan anggaran di daerah itu menunjukkan ada halangan atau kendala yang perlu diselesaikan. Kendala tersebut bukan berarti pemerintah tidak memiliki uang atau dana.

"Banyak sekali halangan atau kendala di sisi non anggaran yang perlu diatasi bersama. Sehingga dunia usaha, masyarakat, bisa segera mendapatkan manfaat dari desain APBN dan APBD yang memang mengalami shock sangat besar akibat Covid-19," ujar Sri Mulyani.

"Namun sudah dimasukkan dalam struktur baru dan seharusnya bisa segera diakselerasi pelaksanaannya," ujar dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Spend Smart
Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Whats New
Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Whats New
Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Whats New
Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

Rilis
Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Whats New
Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Whats New
779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

Whats New
7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

Whats New
Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Whats New
Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Rilis
KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

Whats New
Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Whats New
Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X